Breaking News:

Pedas Kritikan Demokrat ke Presiden Jokowi, Bandingkan Era SBY

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberi kritikan tajam pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tribunnews/Istimewa
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberi kritikan tajam pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Herzaky menyebut, kondisi demokrasi Indonesia di era Presiden Jokowi saat ini berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir. 

Katanya, itu dibuktikan dengan hasil penelitian dari lembaga independen Freedom House yang menyematkan Indonesia sebagai negara setengah bebas.

Menurutnya, hal itu sebagai catatan buruk, karena ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden, Indonesia dikategorikan sebagai negara bebas.

"Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free," ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (22/8/2021). 

Dia juga mengungkapkan, berdasarkan catatan koalisi masyarakat sipil, seperti Amnesty Internasional dan SAFENet, fenomena penangkapan pihak-pihak yang berbeda pendapat, semakin meningkat dari tahun ke tahun.

"Warga pun semakin takut berbicara dan berekspresi di muka umum menurut hasil berbagai survei. Belum lagi merebaknya intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer secara terorganisir," katanya. 

Herzaky menyebut situasi demokrasi yang kian menurun itu dapat terlihat ketika polisi memburu pembuat mural mirip Presiden Joko Widodo di Kota Tangerang, beberapa waktu lalu.

"Rakyat memberikan kritik melalui mural saja, malah kemudian diburu. Kalah-kalah Harun Masiku yang masih bebas bergentayangan," ujarnya. 

Tak hanya itu, sambung Herzaky, pemerintahan sekarang ini juga menghalalkan oknum yang melakukan begal partai politik secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko dan gerombolannya.

"Dan, sampai dengan saat ini, sosok begal partai itu masih bisa dengan tenang duduk di jabatannya tanpa merasa risih dan tanpa mendapatkan konsekuensi apapun," katanya.

Baca juga: Diduga Mobil Polisi Lawan Arah Lalu Tabrak Dua Mobil di Jakarta Selatan, Pengemudi Kabur

Baca juga: Heru Kustanto: 90 Persen Pengurus DPW PKS Jambi Milenial

Herzaky berharap pemerintahan Joko Widodo dalam sisa waktunya, bisa berkomitmen dan serius melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional.

"Dan, kita semua, masyarakat Indonesia, memiliki kewajiban moral untuk terus mengingatkan pemerintah, agar terus menjaga demokrasi kita, dan menyelamatkan demokrasi kita dari titik nadir," kata dia.

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved