Breaking News:

DPRD Batanghari Lihat Masalah Tapal Batas Berpotesi Konflik

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamudin mengatakan terkait tapal batas desa ia lihat sejauh ini belum tuntas.

Penulis: A Musawira | Editor: Teguh Suprayitno

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamudin mengatakan masalah tapal batas desa masih banyak yang belum tuntas.

Mestinya tapal batas harus selesai, mulai dari tapal batas antar kabupaten, tapal batas antar kecamatan dan tapal batas antar desa.

"Saya sebagai Wakil Ketua DPRD, sebagai anggota dewan dan secara pribadi, saya termasuk fokus terhadap tapal batas karena melihat potensi konflik," kata Ilhamudin politisi PKB, Jumat (20/8/2021).

Ilhamudin mengatakan dalam satu daerah ada potensi sumber daya alam (SDA) sedangkan tapal batas belum definitif, tentu ini menjadi konflik dan potensi konfliknya sangat memungkinkan. Pemkab dan DPRD Batanghari tidak tahu ke depan potensi-potensi wilayah itu.

Ia menuturkan dahulu batu bara tidak terlalu menjadi primadona dan tidak terlalu seksi. Namun hari ini batu bara menjadi seksi. Perubahan zaman ke depan tidak ada manusia tahu. Mungkin tanah yang hitam atau tanah merah menjadi sesuatu yang berharga dikemudian hari.

"Hal-hal seperti ini sedapat mungkin kita antisipasi, antispasi dini. Termasuk perkebunan, banyak perusahaan, ada PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Ketika tidak ada perusahaan, ada PBB-P2 petani plasma," ujarnya. 

Ia melihat Pemkab Batanghari belum begitu fokus terhadap PBB-P2. Tapi kemudian hari dengan naiknya harga komoditi kelapa sawit dan karet, sangat memungkinkan Pemkab menarik PBB-P2 dari masyarakat. Ia punya keyakinan masyarakat tidak merasa keberatan.

"Bayar 10 ribu hingga 20 ribu rupiah setahun, saya pikir tidak berat dengan luasan wilayah 5.804 km2 Batanghari ini akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Ini yang sangat kita harapkan sebenarnya," katanya.

DPRD Batanghari belum pernah membahas masalah tapal batas desa dengan pemerintahan Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar. Tak hanya PR Pemkab, masalah tapal batas desa juga menjadi PR baginya dan PR seluruh anggota DPRD. Bagaimana permasalahan tapal batas menjadi fokus, termasuk objek yang harus kita selesaikan. 

"Nanti kita coba melalui Komisi I dan saya akan bicara dengan Ketua Komisi," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved