Sejumlah Fraksi Menolak Pembangunan Gedung DPRD Batanghari Pakai Pinjaman Rp 300 M, Ini Alasannya

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Pinjaman daerah yang sebesar Rp 300 miliar mendapat sorotan dari sejumlah fraksi-fraksi di DPRD Batanghari.

Pemerintah Kabupaten Batanghari merencanakan sebagian dari pinjaman itu akan membangun gedung DPRD Batanghari yang baru.

Pinjaman pemerintah daerah yang nilainya fantastis itu telah disetujui DPRD Batanghari.

Namun sebelumnya, pemerintah daerah telah mengusulkan Rp 200 miliar disampaikan Bupati Batanghari saat rapat paripurna KUA-PPAS RAPBD 2022.

Kemudian, menyusul lagi surat dari pemerintah daerah ke DPRD Batanghari bahwasanya menambah pinjaman daerah nilainya capai Rp 100 miliar.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Batanghari, Aminuddin mengatakan setiap fraksi sudah memberikan pendapat berkaitan dengan pinjaman tambahan Rp 100 miliar itu.

Dari anggaran itu apa saja item-itemnya saat pembahasan memang secara global disampaikan sekretaris daerah.

“Dari Rp 300 miliar ini peruntukannya apa saja termasuk Rp 100 miliar tambahan tadi. Secara global Rp 230 miliar untuk infrastruktur dan Rp 70 miliar pembangunan gedung perkantoran dan lain-lain yang dijelaskan Sekda,” kata Aminuddin selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Batanghari, Rabu (18/8/2021).

Memang tidak disebut apa-apa saja item tambahan yang Rp 100 miliar itu tetapi kata Aminuddin ada satu pembangunan perkantoran berkaitan dengan gedung DPRD yang nilainya didalam Rp 70 miliar.

"Saya tanya ke Sekda, ia menjawab anggaranya Rp 7 miliar sekian-sekian,” kata Aminuddin.

Sewaktu pembahasan gabungan, fraksi Partai Gerindra menentukan sikap untuk menolak dalam membangun gedung DPRD.

“Fraksi Partai Gerindra tetap menyetujui pinjaman daerah dengan catatan bahwa anggaran yang tadinya untuk pembangunan gedung DPRD dialihkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sementara Anggota Fraksi Partai NasDem, Risno menyatakan tidak setuju pembangunan gedung DPRD karena pada dasarnya belum layak dan masih banyak kebutuhan lain yang sifatnya mendesak.

“Gedung DPRD saya rasa belum sangat layak. Seandainya dari Anggota Dewan mempunyai inisiatif lakukan rehab ala kadarya kalau itu saya sangat setuju karena ada beberapa sarana dan prasaran seperti toilet dan gedung rapat paripurna yang ukurannya kecil,” kata Risno.