Breaking News:

TPP Merangin Telat Dibayarkan, Fajarman Minta Kepala OPD Lakukan Ini

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Merangin terkendala akibat pencairan insentif tenaga kesehatan belum sampai 50 persen. 

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Darwin
Fajarman, Kepala BPKAD Merangin. 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Merangin terkendala akibat pencairan insentif tenaga kesehatan belum sampai 50 persen. 

Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Merangin tampaknya harus gigit jari di bulan Agustus ini. Pasalnya TPP yang sangat dinantikan ASN itu tampaknya harus tertunda untuk sementara waktu. 

Fajarman selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Merangin mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dicairkan secara bertahap dengan jumlah yang sedikit. 

Bahkan proses pencairan dana tersebut saat ini terdapat 13 syarat yang dikeluarkan kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan. 

"Sekarang ada 13 laporan yang harus kita setorkan ke Kemendagri dan Kemenkeu. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, maka pencairan akan ditunda," ujarnya belum lama ini.

Ke 13 syarat tersebut diungkapkan Fajarman terkait pelaporan pemerintah daerah dalam perkembangan situasi pandemi Covid-19 di Kabupaten Merangin

Aturan tersebut berkaitan dengan Dinas Kesehatan yang harus mencairkan insentif tenaga kesehatan minimal 50 persen. Sehingga hal itu mempengaruhi seluruh proses pencairan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin

"TPP itu ada persyaratan, bahwa kita harus mencairkan insentif tenaga kesehatan terlebih dahulu. Kalau insentif Nakes tidak dibayarkan minimal 50 persen, TPP tidak boleh cair," tegasnya.

Dia mengatakan pencairan insentif tersebut sedang dalam proses. Sebab pengajuan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ke BPKAD baru akhir bulan Juli lalu. Sehingga diperkirakan dalam sepekan kedepan dapat dicairkan.

Dengan persyaratan baru itu, Fajarman meminta kepada setiap OPD untuk taat dalam penyampaian setiap laporan dalam setiap bulannya. Bahkan kata Fajarman, dua menteri tersebut meminta laporan dalam setiap minggunya.

"Kami BPKAD itu merangkum laporan, bukan membuat laporan. Yang membuat itu itu satuan kerja perangkat daerah terkait. Apabila ada satu OPD macet, macet semuanya untuk cair," tandasnya.

Baca juga: Peduli Lansia, Pemprov Jambi Lakukan Vaksinasi Massal di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Jambi

Baca juga: Didukung Tanoto Foundation, Dinas Pendidikan Tanjab Timur akan Lakukan Vaksinasi Massal di 3 Sekolah

Baca juga: Kapolres Muarojambi Minta Penyekatan di Bahar Group Diperketat

(Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved