KPK Tegaskan Tidak Tunduk Pada Institusi Lain, Tolak Rekomendasi Ombudsman Soal Alih Status Pegawai

KPK Tegaskan Tidak Tunduk Pada Institusi Lain, Tolak Rekomendasi Ombudsman Soal Alih Status Pegawai

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak tunduk pada institusi lain.

KPK juga keberatan atas rekomendasi dari Ombudsman RI soal alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

KPK keberataan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI soal alih status pegawai melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Penegasan ini disampakain Wakil Ketua Ketua KPK Nurul Ghufron.

Menurut Nurul Ghufron, kebijakan KPK tidak dapat diintervensi lembaga mana pun, termasuk Ombudsman RI.

"Kami tidak ada di bawah institusi lembaga apa pun di Republik ini. Sebagaimana undang-undang, KPK melaksanakan tugasnya tidak tunduk pada institusi apa pun," katanya saat konferensi pers, Kamis (6/8/2021).

"Kami tegaskan, KPK memang dalam rumpun eksekutif, tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak tunduk ke lembaga apa pun, KPK independen," sambung Nurul Ghufron.

Nurul Ghufron bilang, alih status pegawai antirasuah itu merupakan urusan internal lembaga KPK dan bukan wewenang Ombudsman RI

Dikatakan Nurul Ghufron, Ombudsman seharusnya mengurus urusan pelayanan publik dalam aspek produk dan jasa sebuah lembaga negara.

"Alih status pegawai KPK dalam sistem organisasi secara sederhana ada input, ada proses, ada output. Ke SDM-an itu urusan apa? Urusan internal, menginput sumber daya manusia sampai memprosesnya di dalam di dalam organisasi," katanya.

"Sedangkan pelayanan publik atau produk jasanya adalah output dari sebuah lembaga, ini mohon dipisahkan," sambung Nurul Ghufron.

Nurul Ghufron membantah pendapat Ombudsman Rl terkaitan dengan nota kesepahaman dan kontrak swakelola antara KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, nota tersebut awalnya digunakan untuk pembiayaan TWK, namun akhirnya tidak digunakan KPK karena pembiayaan tersebut.

"Mempertanyakan tentang nota, ada backdate, ini yang perlu kami jelaskan. Sekali lagi nota tersebut, semula KPK gunakan untuk menjustifikasi pembayaran pelaksanaan TWK, semula," kata Nurul Ghufron.

"Faktanya, karena BKN menyampaikan pelaksanaan TWK adalah tugas pokok fungsinya BKN, (akhirnya) dibiayai oleh BKN sendiri," katanya lagi.

Nurul Ghufron pastikan nota kesepahaman dan kontrak swakelola tersebut tidak pernah digunakan oleh KPK.

Kalaupun ada, kata Nurul Ghufron, nota kesepahaman dan kontrak swakelola soal pembiayaan itu tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan dan hasil tes.

"Coba anda tes, perkara biayanya ditanggung anda sendiri, orangtua anda atau tetangga anda, hasilnya tergantung pada pelaksanaan, tidak tergantung pada pembiayaan," ujarnya.

Selain itu, KPK juga menepis temuan Ombudsman terkait adanya penyisipan materi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. 

"Perlu kami sampaikan, tidak ada dokumen apapun, kami baca di LAHP-nya yang menyatakan bahwa ada penyisipan, semuanya prosesnya terbuka, kalaupun ada usulan, usulannya pun usulan terbuka," kata Nurul Ghufron.

"Kami menyampaikan bahwa KPK keberatan," ujarnya.

Dijelaskan Nurul Ghufron, KPK akan menyampaikan surat keberatan kepada Ombudsman, pada Jumat (6/8/2021).

Ada 13 poin keberatan atas laporan Ombudsman. Intinya, KPK menilai Ombudsman tidak berwenang untuk memeriksa proses pelaksanaan TWK yang menjadi ranah internal.

KPK keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan oleh Ombudsman.

"Kami akan menyampaikan surat keberatan ini, sesegera mungkin, besok pagi ke Ombudsman RI," pungkas Nurul Ghufron.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

• Jambi Hari Ini Diperkirakan Terjadi Cuaca Ekstrem Berpotensi Hujan Lebat, Petir dan Angin Kencang

• Warga Kaget Temukan Mayat Pasutri dan Cucunya di Kebun Sawit Dalam Kondisi Luka di Sekujur Tubuh

• BREAKING NEWS: Ombudsman RI Temukan Pelanggaran Maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK