Breaking News:

Berita Merangin

Pengaruh Jabatan Plt Bupati Merangin Dalam Kebijakan di Daerah, Ini Penjelasan dan Analisanya

Berita Merangin-Jabatan pelaksana tugas (Plt) Bupati Merangin yang diemban Mashuri membuatnya tidak bisa membuat keputusan srategis

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Nani Rachmaini
tribunjambi/darwin sijabat
Al Haris sampaikan Memori Jabatan Bupati Merangin kepada Mashuri, selaku Pelaksana Tugas 

#Bagaiamana ABPD Perubahan Merangin, Berdampakkah pada Jabatan Plt Bupati ?

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Jabatan pelaksana tugas (Plt) Bupati Merangin yang diemban Mashuri membuatnya tidak bisa membuat keputusan srategis, tak terkecuali juga untuk pengesahan anggaran.

Jabatan Plt itu membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Merangin 2020 belum sah jadi Peraturan Daerah (Perda), meski sudah ketok palu oleh DPRD Merangin pertengahan Juli lalu.

Wakil Ketua DPRD Merangin, Kausari mengatakan agenda terdekat adalah pembahasan APBD Perubahan 2021 dan selanjutnya pembahasan APBD 2022. Namun jika Bupati Merangin belum definitif tentu akan mempengaruhi kebijakan daerah yang nantinya akan diputuskan.

"LKPJ Bupati yang sudah ketok palu saja hingga saat ini belum disahkan jadi Perda karena belum ditandatangani Bupati, meski sudah disetujui dewan," ungkap Kausari, Rabu (4/8/2021).

Menurutnya, kewenangan yang dimiliki Mashuri selaku pelaksana tugas memiliki batas batasan. Namun untuk ABPD Perubahan, Kausari mengatakan Pemda dapat mengajukan namun hanya sampai pembahasan saja.

"Jadi kewenangan Plt ini terbatas, makanya dulu kita mempercepat proses pengajuan pemberhentian dan pengangkatan Mashuri jadi Bupati, karena berdampak dengan kebijakan daerah. Apa lagi kita mau bahas APBD Perubahan," jelas Kausari lagi.

Kausari melanjutkan bisa saja pemerintah daerah bersama legislatif melakukan pembahasan anggaran perubahan atau selanjutnya membahas APBD murni 2022, tapi untuk pengesahan menjadi peraturan daerah harus kepala daerah definitif.

"Oke kita bahas APBD perubahan dan nanti APBD 2022, nanti untuk pengesahan tetap tanda tangan Bupati definitif. Saat ini pengangkatan Mashuri jadi Bupati masih proses di Mendagri, kita harap ini bisa cepat untuk kebijakan daerah juga," sebutnya.

Sebelumnya dalam wawancara eksklusif dengan tribun Jambi, Mashuri menyebutkan setelah Al Haris dilantik menjadi Gubernur, otomatis dia menjadi Plt.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved