Breaking News:

Demi Hindari PHK, Pemerintah Siap Gelontorkan Bantuan Rp 8 Triliun untuk Pekerja

Pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 8 triliun untuk bantuan subsidi gaji bagi buruh (BSU) di tahun 2021.

Editor: Teguh Suprayitno
Tribunnews/Jeprima
Ilustrasi bantuan BSU untuk pekerja. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 8 triliun untuk bantuan subsidi gaji bagi buruh (BSU) di tahun 2021.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan keputusan pemberian BSU tersebut untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta membantu pekerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19," ujar Ida, dilansir dari Kompas.tv, Rabu (21/7/2021).

Pemerintah akan memberikan BSU sebesar Rp1 Juta melalui transfer bank.

Sementara jumlah pekerja calon penerima BSU diperkirakan mencapai 8 juta orang, dan membutuhkan anggaran hingga Rp8 Triliun.

"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Baca juga: Subsidi Gaji Segara Cair, Ini Syarat Pekerja Penerima BSU Rp 1 Juta

Baca juga: Daftar Wilayah PPKM Level 4, Pekerjanya Dapat Subsidi Gaji Rp 1 Juta

Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya WNI; Pekerja/Buruh penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," kata Ida.

Kriteria lainnya, calon penerima BSU berada di zona PPKM Level 4 yang telah ditentukan melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3.500.000,-, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved