Breaking News:

Lawan Covid 19

Evaluasi ASN yang Tolak Vaksin, Upaya Maksimal Turunkan Status Zona Merah

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari, M. Azan mengatakan, pekan depan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah

Penulis: A Musawira | Editor: Fifi Suryani
tribunjambi/musawira
Sekda Batanghari, M Azan 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari, M. Azan mengatakan, pekan depan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari yang menolak untuk divaksin Covid-19 akan ketahuan.

"Senin nanti baru dapat laporan dari BKPSDMD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah), bahwa OPD mana, atas nama siapa, yang tidak mau atau belum mau untuk divaksin," ujarnya Minggu (11/7).

Usai menerima laporan dari BKPSDMD Batanghari, kata dia, langkah selanjutnya adalah menggelar rapat bersama tim. Tim akan bertanya alasan terhadap nama-nama ASN menolak dilakukan vaksinasi. Apakah alasan karena ketakutan atau alasan medis.

"Ketika alasannya ketakutan, alasan ini tentu tidak bisa diterima dan akan diberikan sanksi administratif secara bertahap. Kecuali alasan medis. Meskipun kami selaku pembina kepegawaian, kalau alasan medis hanya dokter yang bisa menganalisis," katanya.

Sementara itu, saat ini Kabupaten Batanghari berada di zona merah. Tim Satgas Covid-19 akan berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan status.

Tentu ini tidak terlepas dari kepatuhan semua elemen masyarakat Batanghari untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Proses atau tahapan vaksinasi ini terus berkelanjutan di faskes yang sifatnya rutinitas. Sejauh ini kita belum menemukan hambatan, kita tetap optimal dan yakin kelancaran dan kesukseskan percepatan vaksinasi akan terus berkesinambungan antar petugas dari tingkat kecamatan, desa dan kelurahan,” pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved