PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli, Menko PMK Minta Masyarakat Saling Bantu

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hinggak akhir bulan Juli 2021.

Dikatakan Menko PMK, Muhadjir Effendy, hal tersebut disampaikan Presiden pada saat rapat kabinet terbatas, Jumat (16/7/2021).

"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti di Sukoharjo, sudah diputuskan Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli," kata Muhadjir dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (16/7/2021).

Akan tetapi hingga kini masih belum ada informasi resmi dari pemerintah, termasuk dari Presiden sendiri tentang perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli ini.

Baca juga: Gejala Penyakit jantung - Berkeringat Meski Tak Beraktivitas, Kaki Bengkak, Sakit Perut

Baca juga: Wako Ahmadi Berharap Sinergisitas ke Insan Pers 

Baca juga: Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces Sabtu 17 Juli 2021, Hari yang Baik untuk Aquarius

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan, menurut Presiden, perpanjangan PPKM Darurat ini memiliki banyak risiko.

Termasuk dalam hal ini menyeimbangan antara meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

"Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang antara meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," terang Muhadjir.

Muhadjir juga meminta kepada semua pihak agar bisa membuat suatu gerakan yang dapat membantu masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

Mengingat bantuan sosial ini tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah.

"Karena itu bantuan sosial ini juga tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah. Ya gotong royong masyarakat, saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini."

"Untuk saling membantu bergandengan tangan termasuk soal masker. Karena bagi masyarakat bawah masker merupakan barang yang mahal. Tidak mungkin kita semua meminta kesadarannya melulu tanpa adanya upaya untuk membantu mereka," tambah Muhadjir.

Perpanjangan PPKM Darurat Dibutuhkan dengan Perhatikan Ekonomi Rakyat

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih dibutuhkan untuk menekan laju kasus Covid-19.

Namun pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.

"Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan Covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat," papar Sahroni dalam keterangan rilisnya baru-baru ini.

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas rencana pemerintah yang sedang membuka opsi untuk perpanjangan masa waktu PPKM Darurat hingga 6 pekan.

Namun menurut Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan warga terpenuhi kebutuhan ekonominya.

Terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.

Dia mengatakan, pemenuhan kebutuhan ekonomi perlu benar-benar jadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.

“Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya."

"Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ujarnya.

Dia juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan, karena sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat.

Sahroni mencontohkan aturan tersebut seperti perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh.

"Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," ungkap Sahroni.

Berita Terkait Lainnya

Sumber : TRIBUNNEWS