Breaking News:

Pemotongan Insentif di BPPRD

Hakim Prapedadilan Kasus di BPPRD Kota Jambi Agendakan Sidang Selesai dalam Tujuh Hari Kerja

Berita Jambi-Hakim yang mengadili perkara praperadilan dugaan pemotongan insentif pada BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2019 mengagendakan perkara selesai

Penulis: Mareza Sutan AJ | Editor: Nani Rachmaini
TRIBUNJAMBI/MAREZA SUTAN
Hakim yang mengadili perkara praperadilan dugaan pemotongan insentif pada BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2019 mengagendakan perkara selesai 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Hakim yang mengadili perkara praperadilan dugaan pemotongan insentif pada BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2019 mengagendakan perkara selesai dalam tujuh hari kerja.

Dalam persidangan yang digelar Senin (12/7/2021), hakim tunggal, Partono mengagendakan penyampaian permohonan oleh Pemohon, tersangka dugaan pemotongan insentif pada BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2019, Subhi.

"Perkara ini harus selesai dalam tujuh hari kerja," katanya, di ruang sidang.

Berdasarkan kesepakatan dengan peserta sidang, hakim menjadwalkan pembacaan permohonan oleh Pemohon pada Senin (12/7/2021). Sidang jawaban dari Termohon digelar pada Selasa(13/7/2021). Dilanjutkan dengan duplik dari Pemohon pada Rabu (14/7/2021) yang disertai surat dan ahli untuk memberikan keterangan di persidangan.

Pada Kamis (15/7/2021) diagendakan pembuktian dari Termohon.

"Sehingga pada Jumat (16/7/2021) kita bisa masuk agenda kesimpulan. Sebelum kesimpulan, alat bukti yang diajukan, baik dari Pemohon mau pun Termohon masih bisa diterima," jelasnya.
Agenda putusan dijadwalkan pada Senin (19/7/2021) mendatang.

Dalam persidangan itu, melalui kuasa hukumnya, Indra Cahaya, Pemohon menyampaikan permohonannya terkait penetapan tersangka dan pemanggilan tersangka.

Indra Cahaya menjelaskan, penetapan kliennya sebagai tersangka batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

"Batal demi hukum. Namun bila hakim memiliki pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya," kata dia.
Dalam sidang yang akan datang, hakim mengagendakan jawaban dari Termohon, pihak Kejaksaan Negeri Jambi.

Untuk diketahui, praperadilan ini diajukan pihak tersangka dugaan pemotongan pemotongan insentif pada BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2019, Subhi, karena menilai adanya hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Kejaksaan Negeri Jambi telah menetapkannya sebagai tersangka pada 17 Juni 2021 lalu melalui surat nomor: B-2356/L.5.10/Fd.1/06/2021 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran dana insentif pemungutan pajak daerah/Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
(BPPRD) Kota Jambi tahun Anggaran 2017-2019.

(Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)

Baca juga: Sidang Praperadilan Mantan Kepala BPPRD Kota Jambi, Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Tidak Sah

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved