Breaking News:

PPKM Darurat

PPKM Darurat Diberlakukan, Kemenhub Kurangi Kapasitas Angkut Penumpang di Transportasi Umum

Pemerintah terpaksa memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali, termasuk DKI Jakarta, pada 3-20 Juli 2021

Editor: Fitri Amalia
shutterstock
Ilustrasi Suasana Bandara 

TRIBUNJAMBI.COM - Karena kasus Covid-19 kembali meningkat, Pemerintah terpaksa memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali, termasuk DKI Jakarta, pada 3-20 Juli 2021.

Selama penerapan PPKM Darurat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga akan membatasi kapasitas angkut penumpang transportasi umum.

Pengaturan kapasitas angkut berlaku untuk semua moda transportasi umum ini, akan diimplementasikan melalui Surat Edaran Kemenhub yang akan diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2021

Berikut ini aturan kapasitas angkut transportasi umum selama masa PPKM Darurat.

Angkutan Udara

Kemenhub akan mengatur kapasitas angkut pada transportasi udara, yang semula 100 persen menjadi 70 persen. Kemudian jam operasional angkutan udara juga akan diatur, menyesuaikan dengan jadwal para maskapai.

Selain itu Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menyebut, selama PPKM Darurat masyarakat yang melakukan perjalanan dengan pesawat harus menunjukan kartu vaksin.

Novie juga menjelaskan, khusus penerbangan dari dan ke Jawa atau Bali diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 melalui metode RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2x24 jam.

"Kemudian untuk penerbangan dari Pulau Jawa menuju menuju wilayah selain Pulau Bali, dapat menggunakan hasil tes negatif rapid test antigen yang diambil 1x24 jam dan RT-PCR yang diambil 2x24 jam sebelum keberangkatan," kata Novie dalam konferensi pers, Jumat (2/7/2021).

Angkutan Darat

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved