WTP Bukan Alasan Berpuas Diri, Pemprov Jambi Terima Catatan Pelaksanaan APBD 2020

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kendati mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Pemerintah Provinsi Jambi masih mendapat sejumlah catatan dari DPRD.

Pada Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2020, Rabu (30/6/2021), fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan catatan-catatan terkait pelaksanaan APBD di jajaran Pemprov Jambi.

Di antara catatan tersebut adalah terkait temuan BPK RI, utang, mandeknya pembangunan gedung VVIP RSUD Raden Mattaher, pemanfaatan pasar modern Angso Duo, hingga ketidakhadiran beberapa kepala OPD di jajaran Pemprov Jambi saat paripurna.

"Padahal tujuan pndapat akhir fraksi, beberapa ditujukan ke OPD terkait. Harusnya kalau ada urusan, ditunda dulu, sama-sama kita mendengarkan pendapat akhir fraksi," kata Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto.

Menurutnya, opini WTP bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi, termasuk dalam pemanfaatan anggaran.

Dalam pemanfaatan APBD ini juga, dia harapkan, OPD terkait dapat lebih disiplin lagi, sehingga pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Ranperda) bisa lebih optimal.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman yang mewakili Pj Gubernur Jambi menjadikan itu sebagai evaluasi.

"Pemprov berusaha melaksanakan APBD Provinsi Jambi dengan sebaik-baiknya, namun ada hal-hal yang mesti ditingkatkan," kata dia.

Menurutnya, dewan memberi masukan agar kualitas pelaksanaan APBD kian baik.
(Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)

Baca juga: Kasus Pemalsuan KTP di Kantor Dukcapil Kota Jambi Terbongkar, Pelaku Dua Orang

Baca juga: Lowongan Kerja BUMN di PT Angkasa Pura Hotels yang Mencari Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Baca juga: Ada 1.531 Orang di Jambi Sedang Berjuang Sembuh dari Covid-19, Selama Juni Jumlah Kasus Naik Drastis