PNS Batanghari Takut Kena Sanksi, Tenaga Vaksinator Ungkap Tiba-tiba Banyak ASN Datang ke Lokasi

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Langkah Pemerintah Kabupaten Batanghari memvaksinasi para pelayanan publik di lingkungan pemerintahan belum berjalan mulus.

Itu terlihat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program pemerintah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Batanghari, dr Elfi Yennie, Kamis (24/6/2021).

“Masih ada masyarakat yang ragu untuk divaksin dan ada juga peserta tidak datang, padahal sudah dijadwalkan,” kata dr Elfi Yennie.

Melihat dinamika ini Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menyampaikan melalui Surat Edaran nomor 800/3292/BKPSDMD/2021 tentang peningkatan disiplin dan kepatuhan PNS dan Permen Kesehatan RI nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran itu, Bupati menyampaikan diminta bagi kepala OPD untuk memberikan sanksi berupa peringatan terulis terhadap PNS yang tidak ikut vaksinasi Covid-19.

Sebagaimana daftar nama yang terlampir, pelaksanaan pemberi sanksi ini agar dapat dilaporkan kepada Bupati melalui BKPSMD Kabupaten Batanghari, begitu juga bagi OPD yang belum menyampaikan laporan mengikuti vaksinasi Covid-19.

Terkait hal itu, tenaga vaksinator Puskesmas Muara Bulian, Emi mengatakan belum adanya surat edaran Bupati Batanghari ini memang banyak yang menolak termasuk tenaga kesehatan di rumah sakit dan juga para PNS.

“Setelah ada surat edaran dari Bupati yang tidak mengikuti banyak yang bingung mencari lokasi vaksinasi karena Bupati ingin melihat sertifikat vaksinasi dari masing-masing OPD,” pungkasnya.

Baca juga: Hasil Visum Jasad Haris Ditunggu, Polres Merangin Selidiki Kasus Insiden Pekerja Tenggelam

Baca juga: Spesifikasi Nokia G20 Lengkap dengan harga Jual, Kamera 48 Mp Layar 6,5 Inchi

Baca juga: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Dilantik Jumat Besok, Ini Persiapannya