Baru Lima Bulan Sri Mulyani Sudah Ambil Hutang Rp 309,3 Triliun untuk Ini

Baru Lima Bulan Sri Mulyani Sudah Tarik Utang Rp 309,3 Triliun

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -  Realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang Januari-Mei 2021 mencapai Rp 309,3 triliun.

Jumlah tersebut minus 13,57% year on year (yoy).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, angka itu setara dengan 30,73% dari outlook pembiayaan di akhir tahun ini yang sebesar Rp 1.006,4 triliun.

Realisasi pembiayaan lima bulan pertama pada 2021 itu didominasi oleh penerbitan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN), dan sebagian kecil dari pinjaman dalam dan atau luar negeri.

“Pembiayaan sudah lebih tinggi karena memang kami melakukan pembiayaan front loading untuk memitigasi kenaikan suku bunga atau inflasi yang terjadi di Amerika Serikat (AS),” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (21/6).

Dengan posisi pembiayaan per akhir Mei 2021, maka defisit APBN mencapai Rp 219,3 triliun atau setara dengan 1,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: Sudah Lama Novel Baswedan Ingin Disingkirkan dari KPK, Alasannya Tak Masuk Akal

Baca juga: Arief Poyuono Menduga JokPro Punya Niat Terselubung Dukung Jokowi di Pilpres 2024

Baca juga: Andi Arief Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Tapi Ngomongnya Begini

Besaran defisit tersebut pun setara 21,79% dari outlook akhir 2021 yakni Rp 1.006,4 triliun.

Posisi defisit anggaran itu, sejatinya masih tergolong mini sebab secara tahunan minus 13,57% yoy. Dari sisi penerimaan negara, hingga Mei 2021 tumbuh 9,31% yoy atau setara dengan Rp 726,4 triliun. Ini setara dengan 41,66% dari target akhir tahun ini sejumlah Rp 726,4 triliun.

Sementara itu, dari sisi belanja negara hingga bulan Mei lalu mencapai Rp 945,7 triliun tumbuh 12,06% yoy. Posisi belanja sudah mencapai 34,39% dari outlook akhir 2021 sebesar Rp 2.750 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, ke depan belanja negara akan terus didorong untuk menjaga ekonomi dalam negeri, terutama dari sisi kesehatan guna menghadapi dampak pandemi.

Selain itu, bantalan sosial lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 akan terus dilanjutkan. Sejalan dengan itu, penguatan ekonomi melalui reformasi struktural, seperti implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi motor penggerak investasi.

“Itu semuanya punya peran sangat penting dan idak tergantikan, bidang kesehatan tetap perhatian, program-program PEN perlu dilakukan, dan UU Cipta Kerja reformasi struktural menjadi sangat penting,” ujar Sri Mulyani.

Adapun otoritas fiskal memprediksi pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2021 masih berada direntang perkiraan sebelumnya, yakni 4,5%-5,3% secara tahunan.

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id