Breaking News:

Berita Merangin

Sejumlah 147 Tenaga Kontrak di PUPR Merangin Terancam Dirumahkan, Ada Hubungan dengan Pandemi

Dampak refokusing anggaran di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Merangin mengakibatkan sebanyak 147 orang tenaga kontrak

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Nani Rachmaini
tribunjambi/darwin sijabat
Aspan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merangin 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Dampak refokusing anggaran di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Merangin mengakibatkan sebanyak 147 orang tenaga kontrak terancam diputuskan.

Kepala Dinas PUPR Merangin, Aspan menyebutkan bahwa senilai Rp 87 miliar pengerjaan fisik di 2020 lalu yang dibayarkan 2021 ini masih terutang Rp 29 Miliar.

Aspan mengatakan hal itu terjadi akibat pandemi covid-19 yang mewabah membuat pemerintah Kabupaten Merangin merelokasikan sejumlah anggaran untuk penanganan covid-19.

Sehingga sepanjang 2021 diungkapkan Aspan, tidak ada pengerjaan proyek pisik. Melainkan hanya menutupi tunda bayar 2020 lalu.

Bahkan, akibat refocusing tersebut mengakibatkan seratusan tenaga kontrak yang ada di Dinas PUPUR tersebut terancam dirumahkan.

Tenaga kontrak tersebut dikatakan Aspan akan berlaku hingga akhir bulan Juni 2021 ini. Namun hal itu dapat diperpanjang jika ada tanda tanda pembahasan anggaran perubahan APBD Merangin tahun 2021.

"Andaikan sampai akhir bulan Juni ini tidak ada tanda tanda bahwa mau dibahas APBDPerubahan, 147 tenaga kontrak terancam dirumahkan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin memiliki hutang ke rekanan senilai Rp 29 miliar atas pengerjaan fisik 2020 lalu.

Tahun 2021 ini Dinas Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Merangin, akan memfokuskan anggaran untuk membayar hutang untuk pekerjaan fisik 2020 lalu.

Kepala Dinas PUPR Merangin, Aspan mengatakan bahwa tidak adanya pengerjaan fisik baru tahun 2021 ini buntut dari pandemi covid-19. Sebab pandemi tersebut membuat pemerintah daerah Kabupaten Merangin melalui refocusing anggaran.

Aspan mengungkapkan bahwa dari hutang pengerjaan fisik tahun 2020 lalu senilai Rp 87 miliar akan dibayarkan di tahun 2021 ini. Hingga saat ini pemerintah telah melakuan pembayaran dan masih terhutang sekitar Rp 29 miliar.

"Rp 87 miliar pekerjaan (fisik) di PU ini ditunda bayar tahun 2021 ini. Sampai hari ini dari Rp 87 miliar itu kita masih ada berhutang sekitar Rp 29 miliar," ungkapnya.

Aspan mengatakan, karena menutupi hutang pekerjaan 2020 lalu itu mengakibatkan tidak adanya pengerjaan fisik baru di tahun 2021.

"Karena alokasi kita menutupi refocusing tahun kemarin akhirnya tahun ini tidak kegiatan fisik baru," katanya.

Dijelaskan Aspan, dampak dari relokasi anggaran untuk Covid -19 tersebut sangat berdampak, meskipun secara alokasi Anggaran Belanja Daerah (APBD) untuk dinas Pekerjaan Umum tetap seperti sebelumnya. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

Baca juga: TERUNGKAP di Persidangan Ihsan Yunus Terima Proyek Paket Bantuan Covid-19 Rp 54 Miliar dari Kemensos

Baca juga: Pria yang Miliki 38 Istri, 89 Anak, dan 33 Cucu Meninggal Dunia, Berikut Kisahnya

Baca juga: Gunakan Teknik Batik Tulis Tangan Digital, Hijab Motif Batik Azmiah X Midaa Scraf Kualitas Tinggi

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved