Breaking News:

Sri Mulyani Dianggap Pemalukan Presiden Jokowi, Benarkah Negara Bokek Sampai Pajaki Sembako? 

Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani memajaki sembako dan jasa pendidikan jadi polemik yang terus disorot banyak pihak.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani. 

TRIBUNJAMBI.COM - Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani memajaki sembako dan jasa pendidikan jadi polemik yang terus disorot banyak pihak.

Wacana pajak sembako itu tertuang dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dalam RUU KUP tersebut terdapat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan sektor pendidikan.

Sri Mulyani, dinilai telah mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, rencana Sri Mulyani yang ingin memajaki sembako dan pendidiakn itu sangat memengaruhi citra Jokowi yang dikenal peduli rakyat kecil.

"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu SMI ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun
Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun (Kompas.com/ SABRINA ASRIL)

Ia pun membeberkan alasan mengapa sembako serta sektor pendidikan dan kesehatan tak boleh dikenai pajak.

Menurutnya, ketiga hal tersebut adalah amanah konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa sebagai tujuan negara.

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat."

"Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," ujarnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved