Breaking News:

Rencana Pemerintah Pajaki Jasa Pendidikan, Dosen Pemerintahan Fisipol Unja: Melanggar Konstitusi

Ia yang juga Direktur Pusat Kajian Tata Kelola Pemerintahan Fisipol Unja berujar, jelas dalam UUD 1945, sejatinya pemerintah harus membiayai pendidika

Penulis: Rara Khushshoh Azzahro | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
tribunjambi/nurlailis
Citra Darminto, saat memberikan materi kepada mahasiswa 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Citra Darminto, Dosen Pemerintahan Fisipol Universitas Jambi (UNJA) tanggapi rencana pemerintah kenai PPN pada jasa pendidikan.

Menurutnya merupakan sebuah tindakan yang melanggar konstitusi, Sabtu (12/6/2021).

Ia yang juga Direktur Pusat Kajian Tata Kelola Pemerintahan Fisipol Unja berujar, jelas dalam UUD 1945, sejatinya pemerintah harus membiayai pendidikan dasar bagi anak, bukan malah memungut pajak dari pendidikan.

Lalu pada pasal 31 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

"Sekarang ini kalau pemerintah sudah berpikiran untuk memajakkan itu, berarti kan nggak punya niat untuk membiayai. Karena, kalau menarik pajak artinya bukan membiayai tapi justru malah mendapat manfaat," tegasnya.

"Intinya silakan saja pemerintah pajaki apa saja, asal jangan jasa pendidikan. Sebab, jika pendidikan kena pajak membuat beban masyarakat bertambah," lanjutnya.

Ia berujar, masyarakat sudah harus membayar SPP, lalu ditambah pajak. Beban masyarakat menjadi dua kali, terutama buat mereka yang sudah berkontribusi, yang harusnya (sekolah) gratis tapi bayar, lalu dipajaki.

Pandangannya, rencana tersebut sudah bertolak belakang dari konstitusi. Sehingga sesuatu yang telah melanggar konstitusi dianggap tidak dibenarkan.

Ia memahami, tentunya dengan adanya PPN pada bidang pendidikan akan membuat biaya SPP sekolah akan bertambah.

Hal itu akan membebani orang tua yang membiayai pendidikan anaknya. Kemudian, dengan bertambahnya, tentu orang akan semakin mengambil pilihan yang membuat anaknya tidak bersekolah.

Terlebih, masih banyak yang tidak mendapatkan akses pendidikan di tingkat SD dan SMP. Padahal, ini menjadi keharusan dan tanggung jawab pemerintah.

Baca juga: Butuh Anggaran Rp3,5 Miliar untuk Operasionalkan Gedung VVIP RSUD Raden Mattaher Jambi

Baca juga: Athaya Garden Bisa Tampung 17 Ribu Pengunjung

Baca juga: Kapal Perang China Bisa Mudah Ditenggelamkan Taiwan dengan Senjata Rahasia Ini yang Bernama Guojun

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved