Breaking News:

Rencana Sri Mulyani Ini Bisa Gagal, NasDem Tolak Wacana Pajak Sembako

Kata Willy, menaikkan tarif pajak ditengah situasi ekonomi yang belum normal justru akan berdampak negatif bagi ekonomi Indonesia keseluruhan.

Editor: Teguh Suprayitno
Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako.

Namun, rencana ini sepertinya tak berjalan mulus, beberapa fraksi menentang rencana usulan Kementerian Keuangan tersebut.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Willy Aditya mengatakan fraksinya solid menentang rencana Kementerian dibawah Sri Mulyani tersebut.

Menurutnya, rencana Sri Mulyani menaikkan tarif pajak akan menambah beban bagi masyarakat. 

Kata Willy, menaikkan tarif pajak ditengah situasi ekonomi yang belum normal justru akan berdampak negatif bagi ekonomi Indonesia keseluruhan.

Baca juga: DPR dan Kementerian Keuangan Incar Pajak dari Sembako, Jubir PSI: Skema PPN Ini Seperti Apa?

Baca juga: Pendidikan di Indonesia Semakin Mahal Jika Pemerintah Lakukan Ini, DPR Khawatir Muncul Dampak Serius

Baca juga: Nama Wapres Maruf Amin Dicatut Rizieq Shihab Saat Sidang, Tokoh-tokoh Ini Juga Disebut

“Fraksi NasDem menolak rencana usulan Menkeu soal kenaikan tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan ini jika rencana demikian benar-benar diusulkan ke DPR, dari awal kami tegaskan itu,” ujar Willy kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).

Anggota Komisi XI DPR RI itu kembali menegaskan bahwa penerimaan pajak masih bisa digenjot dengan cara selain menaikan tarifnya.

“Harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukan trend positif. Jadi pilihan menaikan tarif itu pilihan potong kompas semata,” ujarnya.

Dia menjelaskan perbaikan regulasi yang menjadi penopang untuk menaikan pendapatan dari pajak perlu dilakukan.

Willy Aditya.
Willy Aditya. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Walau demikian regulasi yang dimaksud bukanlah menaikan tarif pajak. Melainkan regulasi untuk menaikan kepatuhan wajib pajak, kemudahan pemungutan dan laporan pajak, serta kecepatan pembayaran oleh para wajib pajak.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved