Breaking News:

Presiden KSPI Kecam Keras Rencana Pajak Sembako Sri Mulyani: Ini Sifat Kolonialisme, Penjajah!

Rencana Kementerian Keuangan menaikkan pajak sembako menuai reaksi keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Editor: Teguh Suprayitno
Tribunnews.com/ Amriyono Prakoso
Presiden KSPI, Said Iqbal. 

Presiden KSPI Kecam Keras Rencana Pajak Sembako Sri Mulyani: Ini Sifat Kolonialisme, Penjajah

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Rencana Kementerian Keuangan menaikkan pajak sembako menuai reaksi keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

KSPI mengecam keras rencana Menteri Keuangan yang akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan memberlakukan tax amnesty jilid II.

“Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal, kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).

Menurut Said Iqbal, sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak. Termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0%.

Tetapi untuk rakyat kecil, menurutnya sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak.

“Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!” tegas Said Iqbal.

Baca juga: Rencana Sri Mulyani Ini Bisa Gagal, NasDem Tolak Wacana Pajak Sembako

Baca juga: DPR dan Kementerian Keuangan Incar Pajak dari Sembako, Jubir PSI: Skema PPN Ini Seperti Apa?

Baca juga: Pendidikan di Indonesia Semakin Mahal Jika Pemerintah Lakukan Ini, DPR Khawatir Muncul Dampak Serius

Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya kenaikan PPN, maka harga barang akan naik. Hal ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh, karena harga barang menjadi mahal.

“Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN,” kata Said Iqbal.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved