Breaking News:

Pemerintah Akan Terapkan Pajak Sembako, Anggota DPR Menolak Sebut Ekonomi Masih Megap-megap

Sejumlah anggota DPR kritisi rencana pemerintah yanga memberikan pajak untuk sembako.

Editor: Heri Prihartono
ist
Pedagang sembako di Jambi. Rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak sembako tuai kritik dari anggota DPR. 

TRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah anggota DPR kritisi rencana pemerintah yanga memberikan pajak untuk sembako.

Pajak sembako yang dimaksud, termasuk di dalamnya beras, gabah, garam, hingga gula.

Hal itu tertuang dalam Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Beleid tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebut jika pemajakan sembako bukan berarti pemerintah tak memikirkan masyarakat kecil.

Yustinus menyatakan, pemerintah berupaya mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran.

Sebab objek pajak yang dikecualikan PPN-nya saat ini termasuk sembako, banyak pula dikonsumsi masyarakat mampu yang seharusnya bisa membayar.

"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, enggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri," kicau Yustinus dalam akun Twitternya, Rabu (9/6).

Komisi XI DPR dengan tegas menolak rencana pajak sembako yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Kamrussamad menanggapi RUU tersebut dengan mengatakan, RUU tersebut sampai saat ini belum dibahas antara DPR dan pemerintah.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved