Breaking News:

Berita Batanghari

Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pemayung, Didominasi Tiga Desa Ini

Ia mengimbau, demi kebaikan hidup berumah tangga masyarakat yang ingin menikah harus matang pada usia..

Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pemayung, Didominasi Tiga Desa Ini
IST
Ilustrasi pernikahan dini

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Pernikahan usia dini di Kabupaten Batanghari pada 2020 yang lalu tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemayung sebanyak lima orang.

Hal ini disampaikan Kepala KUA Kecamatan Pemayung melalui Penghulu Kwaket, Mutawali pada Selasa (8/6/2021).

Menurutnya, pernikahan usia dini di Kecamatan Pemayung terdapat ditiga desa, yakni Desa Pulau Raman, Teluk dan Desa Olak Rambahan. 

“Ada lima orang yang mengajukan pernikahan dini namun ditolak,” kata Mutawali selaku Penghulu Kwaket KUA Kecamatan Pemayung.

Penolakan itu dikarenakan perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 menjadi UU nomor 16 tahun 2019. 

Kendati demikian, mereka yang ditolak mengajukan ke pengadilan dan akhirnya disetujui Pengadilan Agama Muara Bulian. 

“Ada lima orang mengajukan pernikahan dini semuanya itu dari Desa Pulau Raman. Pada 2021 ini ada satu orang baru beberapa pekan lalu, itupun tetap ditolak," ujar Mutawali. 

Ia mengatakan, putusan pengadilan soal persetujuan pernikahan dini harus dilakukan, yaitu ada surat terlampir tidak adanya hubungan darah, lelaki mampu memberikan nafkah, sudah sama-sama mencintai. 

Lanjutnya, angka pernikahan dini sudah menurun pada 2021 ini. Mengacu pada UU nomor 16 tahun 2019 usia pernikahan pasangan minimal 19 tahun. 

"Dampak dari UU itu setelah di sosialisasikan maysarakat sudah mengetahui. KUA juga terus menyosialisasikan saat pernikahan,” ujarnya.

Selain kebiasan warga menikah diusia muda, putus sekolah juga menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini. Selain itu, ada juga faktor ekonomi dan adat. 

Dengan adanya UU baru tersebut, dampak tingkat perceraian anak usia dini boleh diakatakan tidak ada. 

"UU baru ini ada baiknya karena bisa mengatasi tingkat perceraian," ucapnya.

Ia mengimbau, demi kebaikan hidup berumah tangga masyarakat yang ingin menikah harus matang pada usia yang sudah diatur pada  UU nomor 16 tahun 2019. Jika ditinjau UU tersebut manfaatnya dari kesehatan reproduksi lebih baik. 

"Kita harap masyarakat dapat mengikuti peraturan, terkecuali memang mau nikah tapi tetap diberi celah izin putusan pengadilan," pungkasnya.

Baca juga: Pengeboran Minyak akan Dilakukan di Kecamatan Pelawan

Baca juga: Sudah Dilayani Tapi Remaja Ini Tak Mampu Bayar Jasa PSK, Akhinrya Dikeroyok Warga Lokalisasi

Baca juga: Ikatan Cinta Selasa 8 Juni 2021 - Apa yang Akan Dilakukan Elsa Setelah Andin Mengetahui Soal Nindi?

Penulis: A Musawira
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved