Breaking News:

Berita Tanjabbar

Kabupaten Tanjabbar Zona Merah, Dewan Berikan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Yang tidak kalah pentingnya dikatakan Yogi adalah terkait dengan sosialisasi perda nomor 4 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan Covid-19 ag

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi/Darwin
Sufrayogi Saiful 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Kasus Covid-19 di Tanjabbar semakin meningkat mendapat tanggapan dari anggota DPRD Sufrayogi Syaiful.

Ia menyebutkan bahwa melihat kondisi yang ada saat ini memang harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjabbar.

"Jadi dengan kondisi saat ini memang pemerintah harus responsif, maka kedepannya pemerintah harus cermat dan tepat dalam membuat kebijakan dengan memperhatikan skala prioritas,"sebutnya belum lama ini.

Lebih lanjut disampaikan oleh Yogi bahwa
ia melihat bahwa personil satuan tugas penanganan pandemi Covid-19 dalam melakukan edukasi dan pengawasan di luar ibukota kabupaten tanjung jabung barat saat ini kurang.

Maka memang diminta kepada pemerintah kabupaten mendirikan posko terpadu pencegahan pandemi Covid-19 pada area tertentu.

"Ini melibatkan lintas instansi/sektoral yang bertujuan sebagai titik koordinasi secara intensif antara satuan tugas kabupaten dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, terutama yang lokasinya jauh dari ibukota kabupaten,"tambahnya.

Tidak hanya itu, Yogi menilai bahwa masih ditemui kekurangan fasilitas dan sarana penunjang dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 antara lain.

Hal ini juga di dukung dengan komunikasi antara pemangku kebijakan dan sektoral yang memang di fokuskan dalam satgas Covid-19 Tanjabbar.

"Kita melihat masih ditemui lemahnya komunikasi dan kerjasama dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Sementara yang kita lihat selama ini ya itu-itu saja orangnya,"tambahnya.

Yang tidak kalah pentingnya dikatakan Yogi adalah terkait dengan sosialisasi perda nomor 4 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan Covid-19 agar dilakukan secara terus menerus, baik dalam bentuk rapat, sosialisasi maupun penyebarluasan informasi.

Menurutnya sosialisasi tersebut hingga saat ini belum maksimal, sehingga sanksi yang ada dalam perda tersebut tidak maksimal diketahui.

"Sehingga diharapkan sosialisasi yang maksimal ini tercapainya kesadaran masyarakat atas pentingnya mematuhi protokol kesehatan,"pungkasnya

Baca juga: Rapat Paripurna HUT Pemkot dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah Berhasil Digelar

Baca juga: Produk Lokal Jambi Narai Neckbag, Tas Kecil Ini Punya Banyak Fungsi dan Fashionable

Baca juga: PSU Pilgub Jambi di Kerinci Berjalan Lancar, KPU Ucapkan Terima Kasih Kepada Masyarakat

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved