Breaking News:

Berita Batanghari

Izin Keramaian di Batanghari Harus Melihat Zonasi, Satgas Desa dan Kelurahan Berperan Menentukan

Rekomendasi izin keramaian di Kabupaten Batanghari kebijakannya kembali kepada tim posko PPKM skala mikro tingkat desa dan kelurahan.

tribunjambi/musawira
Sekretaris BPBD Batanghari, Syamral. Izin Keramaian di Batanghari Harus Melihat Zonasi, Satgas Desa dan Kelurahan Berperan Menentukan 

Izin Keramaian di Batanghari Harus Melihat Zonasi, Satgas Desa dan Kelurahan Berperan Menentukan

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN- Rekomendasi izin keramaian di Kabupaten Batanghari dalam bentuk resepsi pernikahan, sunatan dan acara lainnya kebijakannya kembali kepada tim posko PPKM Skala Mikro tingkat desa dan kelurahan.

Namun demikian, pelaksanaannya harus mempertimbangkan peta zonasi penyebaran Covid-19 yang ditentukan kabupaten dan provinsi.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batanghari Syamral mengatakan, walaupun itu terlaksana dalam aturannya harus dibatasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

"Rekomendasi izin kembali ke desa dan kelurahan itu yang lebih dominan untuk menentukan bisa atau tidaknya berkegiatan disuatu tempat dengan mempertimbangkan zonasi yang ditetapkan kabupaten dan provinsi," katanya, Minggu (30/5/2021).

Sejauh ini, pihaknya sudah memperkuat PPKM skala mikro hingga ke tingkat RT. Untuk itu dalam rangka mengumpulkan banyak orang agar betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

"Memang dari pusat secara umum dibolehkan beracara, dibolehkan mengumpulkan masyarakat akan tetapi dengan protokol kesehatan," ujarnya.

Lanjutnya, ketika di daerah zona merah dan zona oranye dimohon masyarakat mempertimbangkannya kembali.

"Masyarakat batanghari pada khususnya mari bahu membahu, karena yang kita lawan ini virus yang tidak kelihatan," ujarnya.

Promo Alfamart Hari Ini 30 Mei 2021 Minyak Goreng 2L Rp27.200 Detergen Mulai Dari Rp11.900

Cara Membersihkan Debu di Kipas Angin Tanpa Dibongkar, Gunakan Cairan Pembersih Khusus

PSU Pilgub Jambi Sudah Dilaksanakan, Bawaslu RI Harap Tidak Ada Gugatan Lagi ke MK

"Izin keramaian kita serahkan kebijakannya dari satgas tingkat kelurahan dan desa karena sudah ada PPKM skala mikro," pungkasnya.

Penulis: A Musawira
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved