Breaking News:

Lawan Covid 19

Izin Acara Keramaian Ditentukan Satgas Kelurahan dan Desa, Harus Melihat Zonasi

Rekomendasi izin keramaian di Kabupaten Batanghari dalam bentuk resepsi pernikahan, sunatan dan acara lainnya kebijakannya kembali

tribunjambi/musawira
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batanghari, Syamral. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Rekomendasi izin keramaian di Kabupaten Batanghari dalam bentuk resepsi pernikahan, sunatan dan acara lainnya kebijakannya kembali kepada tim posko PPKM skala mikro tingkat desa dan kelurahan.

Namun demikian, pelaksanaannya harus mempertimbangkan peta zonasi penyebaran Covid-19 yang ditentukan kabupaten dan provinsi.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari, Syamral mengatakan walaupun itu terlaksana dalam aturannya harus dibatasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

"Rekomendasi izin kembali ke desa dan kelurahan itu yang lebih dominan untuk menentukan bisa atau tidaknya berkegiatan di suatu tempat dengan mempertimbangkan zonasi yang ditetapkan kabupaten dan provinsi," kata Syamral, Sekretaris BPBD

Kabupaten Batanghari, Minggu (30/5).

Sejauh ini, pihaknya sudah memperkuat PPKM skala mikro hingga ke tingkat RT. Untuk itu dalam rangka mengumpulkan banyak orang agar betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

"Memang dari pusat secara umum dibolehkan beracara, dibolehkan mengumpulkan masyarakat akan tetapi dengan protokol kesehatan," ujarnya.

Lanjutnya, ketika suatu daerah zona merah dan zona oranye dimohon masyarakat mempertimbangkannya kembali.

"Masyarakat Batanghari pada khususnya mari bahu membahu, karena yang kita lawan ini virus yang tidak kelihatan,

"Izin keramaian kita serahkan kebijakannya dari satgas tingkat kelurahan dan desa karena sudah ada PPKM skala mikro," pungkasnya.

Penulis: A Musawira
Editor: Fifi Suryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved