Breaking News:

Baru 33 Persen yang Daftar Ulang, Ratusan Kendaraan di Sarolangun Masih Menunggak Pajak

Ratusan kendaraan milik pemerintah dan juga masyarakat di wilayah Kabupaten Sarolangun menunggak pembayaran pajak kendaraan motor dan mobil.

Tribunjambi/Rifani
Samsat Sarolangun Catat Banyak Warga Sarolangun Serta Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Ratusan kendaraan milik pemerintah dan juga masyarakat di wilayah Kabupaten Sarolangun menunggak pembayaran pajak kendaraan motor dan mobil.

Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Kabupaten Sarolangun, Makhbub Junaidi mengatakan hingga kini baru sekitar 30 persen kendaraan yang telah mendaftarkan ulang kendaraan mereka.

"Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai saat ini sebenarnya masih banyak, tapi kita belum bisa memberikan data pasti karena berhubung banyaknya hari libur," katanya, Rabu (19/5).

Dikatakan Makhbub Junaidi, dalam hal pemungutan pajak kendaraan pihaknya terus melakukan imbauan dengan bersosialisasi dan melaksanakan razia gabungan untuk menuntut kesadaran di masyarakat.

"Kita akan tetap terus melakukan upaya seperti sosialisasi dan yang sudah kita laksanakan razia gabungan. Mudah-mudahan masyarakat lebih taat dalam membayar pajak kendaraan," katanya.

Makhbub megimbau warga memanfaatkan program pemutihan yang akan berakhir pada 30 Juni 2021.

"Dalam pemutihan itu juga ada bebas denda dan bebas BBN 2 atau lelang, tapi untuk pokok pajak nya itu tetap," kata Makhbub Junaidi, Rabu (19/5).

Sementara itu, untuk jumlah pasti kendaraan yang menunggak pajak hingga kini masih terdata di Badan keuangan daerah (Bakeuda).

"Kalau itu datanya itu di Bakeuda, karena secara keseluruhan data kendaraan dan persentasenya yang sudah mendaftarkan ulang itu sekitar 30 persen," katanya.

Dia menyatakan, jika dibandingkan dengan potensi kendaraan yang adadi Kabupaten Sarolangun, realisasi kendaraan yang sudah mendaftarkan ulang sampai saat ini baru sekitar 33 persen.

Artinya masih terdapat ratusan lebih kendaraan yang belum membayar pajak.

"Iya termasuk kendaraan dinas," katanya.

Penulis: Rifani Halim
Editor: Fifi Suryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved