85 Warga China Masuk Indonesia saat Mudik Dilarang, Anggota DPR: Pemerintah Seharusnya Peka

Pada larangan mudik di indonesia, WN China ke Indonesia hingga tertahan di bandara Soekarno Hatta.

Editor: Heri Prihartono
(ISTIMEWA)
Puluhan warga Fouchou, China yang masih tertahan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta selama 24 jam karena pemeriksaan dokumen penerbangan, Jumat (7/5/2021). 

TRIBUNJAMBI.COM - Pada larangan mudik di indonesia, WN China ke Indonesia hingga tertahan di bandara Soekarno Hatta.

Menurut anggota  DPR RI Komisi IX Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher kedatangan WN China adalah bentuk tindakan kurang peka yang dapat mengundang pertanyaan publik.

"Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19," ujar Netty, kepada wartawan, Sabtu (8/5/2021).

Puluhan warga Fouchou, China yang masih tertahan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta selama 24 jam karena pemeriksaan dokumen penerbangan, Jumat (7/5/2021).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia menyampaikan sebanyak 85 Warga Negara China dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada Selasa (4/5).

Netty berharap pada pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN China tersebut dengan gamblang dan apa adanya.

"Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia. Masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik," ungkapnya.

"Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini," imbuhnya.

Netty juga mengingatkan pemerintah terkait bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai, apalagi varian baru Covid-19 juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya WNA ke Indonesia.

"Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat. Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional. Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," kata Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI ini.

SUMBER ARTIKEL : TRIBUNNEWS

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved