Breaking News:

Berita Bungo

Turun Kelas, Kini Bungo Hanya Mendapatkan WDP dari BPK RI

Tak hanya itu, BPK juga memberikan catatan dimana terdapat Kewajiban jangka pendek yang merupakan akumulasi Utang

TRIBUN/DANY PERMANA
Ilustrasi. BPK RI di Jakarta 

TRIBUNJAMBI.COM, BUNGO -- Setelah dua kali berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jambi, kini Pemerintah Kabupaten Bungo turun kelas. Kabupaten Bungo hanya mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Predikat tersebut langsung diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Rio Tirta, S.E.,M.Acc.,CSFA melalui daring. Selasa (4/5).

Predikat tersebut didapat setelah tim dari BPK menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020.

Dalam sambutannya, Rio Tirta menyampaikan bahwa BPK telah memeriksa LKPD Kabupaten
Bungo Tahun 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kabupaten Bungo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem
pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut dia,  BPK telah melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat beberapa catatan yang perlu disampaikan, diantaranya penganggaran DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH SDA Perikanan, dan Dana
Penyesuaian Khusus Daerah tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Khususnya untuk penetapan target Dana Penyesuaian Khusus Daerah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ditetapkan sebagai transfer daerah oleh
pemerintah pusat.

Kemudian tidak tersedianya kas yang mencukupi untuk membiayai belanja daerah mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bungo menggunakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya untuk
membayar belanja tidak sesuai peruntukkannya.

Tak hanya itu, BPK juga memberikan catatan dimana terdapat Kewajiban jangka pendek yang merupakan akumulasi Utang TA 2019 dan 2020 yang belum terbayar karena ketidakcukupan dana di kas daerah sehingga akan
mengganggu pembebanan keuangan daerah Bungo di TA 2021.

"Hal-hal tersebut telah menjadi rekomendasi BPK dalam pemeriksaan LKPD Bungo TA 2019 namun belum ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemda Kabupaten Bungo, oleh karenanya
atas catatan yang telah disampaikan tersebut maka BPK memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian)," ungkap kepala BPK. 

Selain catatan yang telah disampaikan, juga masih terdapat beberapa
pokok hasil pemeriksaan beserta rekomendasinya sebagaimana tercantum dalam Buku II LHP BPK untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (*)

Penulis: Muzakkir
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved