Breaking News:

Berita Kota Jambi

Mantan Kepsek Ungkap Pencairan Dana BOS Sering Terlambat Hingga Lima Bulan

Untuk selanjutnya, terdakwa akan mnghadirkan saksi meringankan dalam persidangan Rabu mendatang

Tribunnews
ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Jaksa penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjab Barat hadirkan saksi ahli dari Kemendikbud RI dalam persidangan kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 04/V Kuala Tungkal, Senin (3/5/2021). 

Saksi yang dihadirkan adalah Dr Tora, Ahli dari Tim BOS Kemendikbud RI. Dalam keterangannya di persidangan, ahli menyebut secara tegas pihak sekolah penerima BOS tidak boleh mengadakan kegiatan. Terutama kegiatan yang penganggarannya menggunakan dana BOS. 

"Apakah boleh dilakukan kegiatan, kepala sekolah melakukan kegiatan ditalangin dulu kemudian nanti setelah cair baru diganti?," tanya hakim Adly. 

"Tidak boleh, kalaupun ada keiatan yang penting untuk penganggaran harus dikoordinasikan dulu ke dinas," jawab Dr Tora selaku ahli dalam persidangan itu. 

Ahli juga menerangkan termasuk mengalihkan penggunaan anggaran tidak dibenarkan. Namun jika ada kebutuhan pembiayaan penting harus dlakukan koordinasi terlebih dahulu. 

Ahli juga merangkan bahwa pencairan dana BOS dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan selalu dicairkan tepat waktu setelah RKHS keiatan tahunan sekolah disusun oleh pihak sekolah. 

Namun keterangan itu dibantah oleh terdakwa Nurmina, mantan Kepsek SDN 04/V Kuala Tungkal dalam persidangan. Ia menyebut bahwa selama ini pencairan dana BOS sampai ke sekolah selalu terlambat Lima bulan. 

"Januari di cairkan, tapi faktany hampir seluruh sekolah baru menerima dana bos di bulan Mei. Lantas bagaimana pembiayaan Try Out siswa. Masak setelah ujian baru bisa dilakukan Try Put?," ujar terdakwa menanggapi keterangan Ahli. 

Terdakwa menyebut ada banyak item pengeluaran. Termasuk untuk membayar gaji guru. Jika menunggu pencairan dana BOS yang terlambat sampai lima bulan membuat guru honor dan guru pembantu tak bisa menerima gajinya. 

Menyikapi pertanyaan itu, Ahli menerangkan pihak sekolah perlu berkordinasi dengan pihak diknas di kabupaten. "Kalau begitu terganggu semua kegiatan pembelajaran disekolah," ujar terdakwa. 

Sementara, Fikri SH selaku penasehat hukum terdakwa meragukan keterangan saksi sebagai ahli dalam persidangan itu. "Kami merangukan keahlian ahli," ujarnya dipersidangan. 

Untuk selanjutnya, terdakwa akan mnghadirkan saksi meringankan dalam persidangan Rabu mendatang, "Rencan kita akan menghdirkan saksi meringankan untuk terdakwa," kata Fikri SH. (Dedy Nurdin) 
 

--

Baca juga: 5 Aksi Pelaku Pembobol Indomaret di Simpang Rimbo, Dianggap Profesional

Baca juga: Es Kelapa Muda Durian Segar di Singkut Jadi Rekomendasi Minuman Manis Berbuka Puasa

Baca juga: Tingkatkan Kinerja ASN, Pemkab Kerinci Berlakukan Absensi Tiga Kali Sehari

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved