Breaking News:

Lubuk Bedorong Target Pertama, Rakor Sepakati Penindakan Pelaku PETI

Rapat Koordinasi (Rakor) Forkompinda bersama lintas OKP Sarolangun membahas konflik aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Tribunjambi/Rifani
Rapat Koordinasi Soal Aktivitas PETI di Sarolangun, Forkopimda Sepakati Enam Poin Ini 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Rapat Koordinasi (Rakor) Forkompinda bersama lintas OKP Sarolangun membahas konflik aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mencapai enam keputusan. Di antaranya komitmen penindakan tegas bagi para pelaku tambang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sarolangun, Tantowi Jauhari didampingi Wakil Ketua DPRD Syahril Gunawan, Sekda, Asisten, Polres, Pabung, Kejari, Kasatpol PP, KPHP, KLH lalu mahasiswa menyepakati enam poin dalam berita acara pertemuan tersebut.

"Ada enam poin yang disepakati tadi, diantaranya dilakukan tindakan tegas dan penegakan hukum oleh pemerintah dan pihak keamanan kepada pelaku penambangan," ujar Tantowi, Rabu (28/4).

Menurutnya, dalam waktu dekat ini Kepolisian daerah (Polda) Jambi akan turun langsung menindak ke lokasi-lokasi tambang yang ada di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Sarolangun.

"Polda akan turun dalam waktu dekat ini untuk menangani PETI. Target yang pertamanya di Lubuk Bedorong," tambah pria yang akrab disapa Iton tersebut.

Lanjutnya, hingga kini telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan mahasiswa. Dijelaskan berulang-ulang telah melakukan penindakan terhadap aktivitas ilegal tersebut.

"Jadi adik-adik pimpinan OKP tadi minta keseriusan pemerintah dan Forkompinda penegakan hukum dalam rangka penindakan terkait dengan PETI yang ada di Lubuk Bedorong," katanya.

Selain itu, masukan dan saran telah ditampung dalam pertemuan itu. Menyepakati enam poin yang satunya bersepakat melakukan penindakan.

Kemudian, disepakati pula perlunya dukungan data dan anggaran serta program yang terpadu sehingga adanya kesepahaman dalam memberantas penambangan emas tersebut.

KPHP diminta untuk melaksanakan pemetaan dan ekspos serta siap mendatangkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup menyikapi dan menyusun strategi penanganan PETI.

Diperlukan adanya payung hukum yang jelas dalam penegakan hukum dan penindakan pelaku penambangan tanpa izin.

Penindakan dilakukan setelah adanya arahan dan petunjuk pihak Polda Jambi dalam waktu dekat ini. Permasalahan penambangan tanpa izin bukan hanya penanganan pihak kabupaten, akan tetapi perlu dibicarakan pada tingkat Provinsi Jambi.

Penulis: Rifani Halim
Editor: Fifi Suryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved