Breaking News:

Tanda Tangan 3 Ketua DPC Partai Demokrat Pro AHY Diduga Dipalsukan, Kuasa Hukum Kubu KLB Dilaporkan

Partai Demokrat melaporkan tim kuasa hukum kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang di bawah pimpinan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko ke polisi

Editor: Deddy Rachmawan
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Senin (23/3/2021). AHY menyatakan bahwa Moeldoko saat ini mencari pembenaran atas kebohongan yang terus dilakukannya bersama kubu versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Tanda Tangan Tiga Ketua DPC Partai Demokrat Pro AHY Dipalsukan, Kuasa Hukum Kubu KLB Dilaporkan

TRIBUNJAMBI.COM – Kisruh terkait Partai Demokrat kubu KLB masih berlanjut.

Kali ini perlawanan dilakukan oleh Partai Demokrat kubu AHY.

Partai Demokrat melaporkan tim kuasa hukum kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang di bawah pimpinan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ke polisi, atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan surat kuasa dari tiga DPC Partai Demokrat.

Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, Mehbob mengatakan, surat itu digunakan untuk mengajukan gugatan kepada Partai Demokrat.

"Untuk itu, ketiga ketua DPC yang dipalsukan tanda tangan dan surat kuasanya, telah membuat laporan polisi kepada para kuasa hukum dari gerombolan liar Moeldoko dan Jhoni Allen," kata Mehbob dalam keterangannya, Kamis (29/4/2021).

Mehbob menilai, tindakan yang dilakukan kuasa hukum kubu Moeldoko tersebut telah menghina pengadilan dengan cara memalsukan tanda tangan dan surat kuasa.

Selain itu, dia beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh kubu tersebut juga lemah dan tak ada substansinya.

Diketahui, kubu Moeldoko mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan kepengurusan Partai Demokrat.

"Sudah gugatan lemah, tidak ada substansinya, malah dibuat dengan cara melanggar hukum. Benar-benar perilaku yang tidak pantas dan menghina pengadilan," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved