Breaking News:

Berita Kota Jambi

Pemprov Jambi Kaji Aktivitas Illegal Drilling Untuk Menjadi Legal

Dengan ini, koordinasi dengan KLHK juga harus dilakukan dengan unsur terkait. Dirjen Migas Tutuka Ariadji

Rifani
Razia Illegal Drilling di Pauh, Polres Sarolangun Tutup 42 Sumur Ilegal 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemprov Jambi terus mencari solusi penanganan ilegal drealing di Jambi. Bersama unsur forkopimda, termasuk TNI-Polri telah menyiapkan skema, dari ilegal menjadi legal.

Untuk menjadikan ilegal driling menjadi tambang rakyat, membutuhkan beberapa langkah kongkrit. Pemprov Jambi telah menetapkan di tahun 2022, ilegal driling sudah bisa menjadi legal, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengkajian ini setelah Pemprov Jambi melakukan audiensi bersama Dirjen Migas di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (29/4/2021).

 Pj Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, membutuhkan fase jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

"Kita akan membentuk tim dengan usur terkait, serta kita akan melakukan pengosongan TKP untul tahap awal ini," kata dia Bu Nunung.

Lanjutnya, setelah dilakukan pengosongan TKP, tim terpadu akan melakukan pemasangan portal, kemudian melakukan penjagaan dan mendirikan pos untuk memantau aktivitas masyarakat.

Kemudian juga, di lokasi ilegal driling akan dilakukan pemasangan cctv. Untuk anggaran disesuaikan dengan masing-masing daerah. Untuk jangka pendek ini ditargetkan sampai akhir Mei mendatang.

Kemudian, untuk jangka menengah. Pemprov Jambi memberikan waktu hingga Oktober mendatang. Di tahap ini, tim terpadu masih melakukan pemasangan portal, cctv dan pengosongan TKP.

Kemudian, pemerintah akan melakukan revisi permen ESDM nomor 1 tahun 2008 terkait pelibatan masyarakat dalam memperoleh manfaat migas. "Nanti akan kita usulkan ke Kementerian ESDM," tambahnya.

Untuk tahap terakhir dalam mewujudkan ilegal driling menjadi tambang rakyat, akan di selesaikan pada Juni 2022. Di tahap ini merupakan penguatan pembinaan rakyat untuk bisa memanfaatkan migas ini.

Dengan ini, koordinasi dengan KLHK juga harus dilakukan dengan unsur terkait. Dirjen Migas Tutuka Ariadji mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jambi.

"Kita juga membuka peluang untuk mewujudkan komitmen itu, karena dari aktivitas itu memang banyak lingkungan yang rusak," kata dia.

Baca juga: Leana Luncurkan Busana Muslim Untuk Ibu Menyusui Agar Tetap Tampil Stylish dan Modis

Baca juga: Tanda Kamu Harus Berhenti Makan Makanan Pedas, Saat Alami Heartburn hingga Muncul Jerawat

Baca juga: VIDEO Jalan Jambi-Palembang Disekat Polisi, Empat Bus Bawa Penumpang Disuruh Putar Balik

Penulis: Zulkipli
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved