Breaking News:

Berita Batanghari

Tenaga Penegak Perda Dirumahkan, Puluhan Personel Satpol PP Batanghari Terkatung-Katung

Dia mengaku sudah mempertanyakan persoalan ini kepada lembaga di tempatnya bekerja, namun tidak..

Musawira
Personel Satpol PP Kabupaten Batanghari diputus kontrak, Senin (19/4/2021) 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Batanghari yang selama ini berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau dikenal dengan tenaga honorer diputus kontrak, Senin (19/4/2021).

Mirisnya mereka yang diputus kontrak bertempatan pada bulan suci Ramadan dan tak disangka sebelum diputus kontrak mereka tak terima gaji pada rentang waktu Januari - April 2021.

Informasi yang dihimpun Tribunjambi.com bahwa mantan personel Satpol PP yang diputus kontrak itu berjumlah 86 orang yang pernah mengabdi rata-rata dari 2010-2019 sebagai penegak Perda di Kabupaten Batanghari.

Seorang Mantan Anggota Satpol PP Kabupaten Batanghari yang tak mau disebutkan namanya, mengatakan kemarin semua PTT dikumpulkan. Dalam pertemuan itu semua PTT resmi ‘dirumahkan’ alias tak lagi dipekerjakan untuk melanjutkan tugas mereka. 

“Saya sudah masuk tahun keempat mengabdi. Rekan-rekan saya yang lain rata-rata sudah mengabdi selama 9-10 tahun,” kata Pria yang tak mau dibeberkan identitasnya, Senin (19/4/2021).

Lanjutnya, kata dia tak hanya mendapatkan pemberitahuan secara lisan, semua PTT mendapatkan surat dengan nomor 800/88/POLPP/2021 per tanggal 19 April 2021, isinya terkait ucapan terimakasih atas pengabdian selama satu tahun.

“Isi dalam surat itu, kami semua PTT menerima ucapan terima kasih dari Kasat Pol PP karena sudah mengabdi terhitung dari 2 Januari sampai 31 Desember 2020, padahal kita masih masuk sampai April 2021,” ujarnya.

Laporan yang diterima Tribunjambi.com dari mantan tenaga kontrak, bahwa pada akhir Desember 2020 lalu, mereka sudah menandatangani SK perpanjangan untuk 2021.

“Kita pernah menandatangani kontrak lanjutan Desember lalu pakai materai lagi, namun pada Maret 2021 saya lupa tanggalnya diminta dikembalikan lagi,”

"Pada April kita semua dirumahkan, artinya Januari sampai April 2021, tidak ada kejelasan soal gaji," ungkapnya.

Ia mengaku bahwa disaat dikumpulkan itu setidaknya sekitar 60 personel hadir pada waktu itu, semuanya dirumahkan. Kini nasib mereka terkatung-katung akibat diputusnya kontrak kerja.

“Saya terima gaji per bulan itu sebesar  Rp 1.8 juta,” katanya.

Dia mengaku sudah mempertanyakan persoalan ini kepada lembaga di tempatnya bekerja, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

“Saya berharap ada kejelasan soal ini, karena rekan-rekan yang diputus kontrak itu juga mengharapkan informasi itu apakah akan diterima gajinya, karena yang dirumahkan sangat berharap soal gaji itu,” tutupnya.

Baca juga: Kades Koto Dua Baru Sebut Material Untuk Pembangunan Tahun Anggaran 2018 Banyak Diambil Warga

Baca juga: Telat Diangkut Sampah Menumpuk, Warga Keluhkan Bau Busuk

Baca juga: The Body Shop Green Ramadan Ciptakan Harmoni Jiwa, Sesama, dan Semesta

Penulis: A Musawira
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved