Breaking News:

Utang Indonesia Rp 6000 Triliun, Pengamat Sebut 2050 Belum Lunas: Tak Ada Kosakata Utang Lunas

Rincian utang Indonesia sampai  akhir Desember 2020 sebesar Rp 6.074,56 triliun meningkat 27,1 persen dari tahun sebelumnya.

Editor: Heri Prihartono
Malaymailonline
Kurs dolar terhadap rupiah 

TRIBUNJAMBI.COM - Rincian utang Indonesia sampai  akhir Desember 2020 sebesar Rp 6.074,56 triliun meningkat 27,1 persen dari tahun sebelumnya.

Angka utang Indonesia itu diakumulasikan  sejajar dengan 38,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dengan utang Indonesia yang menembus Rp 6000 Triliun, kapan bisa lunas?

Dilansir dari  Kompas.com, Minggu (17/1/2021), angka utang Indonesia berdasarkan laporan APBN KiTa. Dibandingkan 2019, nilai utang Indonesia melejit naik Rp 1.296 triliun atau 27,1 persen. 

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira  Indonesia diperkirakan belum sanggup melunasi utangnya bahkan hingga 2050.

Alasannya bakal ada utang yang akan jatuh tempo hingga 2050, termasuk global bond yang diterbitkan tahun lalu.

Sedangkan saat telah  jatuh tempo, utang akan dibayar dengan penerbitan utang baru, sehingga tidak mungkin melunasi utang tersebut.

"Tidak ada kosa kata untuk utang lunas, karena ketika jatuh tempo akan dibayar dengan penerbitan utang baru," kata Bhima kepada Kompas.com, Minggu (17/1/2021).

Selain itu menurutnya model APBN yang didesain terus menerus defisit juga menghambat Indonesia untuk bisa keluar dari ketergantungan utang.

Dengan kondisi ini, hal yang harus jadi kekhawatiran adalah debt overhang atau overhang utang, yaitu kondisi ketika utang semakin berat sehingga membuat ekonomi sulit berkembang. Bhima mengibaratkannya dengan kapal. Saat kapal sudah kelebihan muatan, maka akan sulit bergerak cepat.

"Karena tiap tahun bunga utang menyita 19 persen dari pendapatan negara, maka uang yang harusnya dibuat untuk belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan pembangunan akan terbagi untuk membiayai pembayaran bunga utang dan cicilan pokok," ujar dia.

Menurutnya sangat sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7-10 persen dan lepas dari middle income trap.

Strategi yang harus dilakukan pemerintah adalah mengendalikan belanja pemerintah agar utang ikut terkendali.

Yakni pemerintah harus memilah belanja yang sifatnya boros dan hanya menggemukkan birokrasi, seperti belanja pegawai dan belanja barang jadi priroritas pemangkasan.

"Belanja infrastruktur yang tidak urgen juga bisa dipotong. Selain itu, belanja yang celah korupsinya tinggi memang harus ditertibkan," jelas Bhima.

"Misalnya kemarin itu, saya setuju jangan bantuan sembako barang tapi dibuat transfer tunai untuk cegah korupsi bansos," lanjutnya.

Seandainya  pemerintah bisa disiplin, Bhima mengatakan, beban pembayaran kewajiban utang minimal bisa ditekan.

Baca Artikel Lainnya di sini

SUMBER ARTIKEL : KOMPAS.COM

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved