Ali Ngabalin Prediksi Begini Nasib Nadiem Makarim Jika Presiden Jokowi Lantik Menteri Baru 

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago berharap, presiden Joko Widodo memiliki alat ukur dan pedoman yang jelas dalam melakukan reshuffle kabinet.

Baca juga: Moeldoko Bisa Tamat, Pengamat Prediksi Ini yang Terjadi Jika Jokowi Reshuffle Kabinet

Baca juga: Posisi Yasonna Laoly Terancam, Ali Ngabalin Bocorkan Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Minggu Ini

Jangan sampai Presiden Jokowi memutuskan perombakan berdasar pada tingkat populisme para menteri.

"Melakukan reshuffle sudah harus pegang data survei soal kementerian yang berkinerja baik, sebagai alat ukur atau pedoman sebelum melakukan reshuffle," katanya.

"Jangan sampai menteri yang selama ini kinerjanya bagus tapi karena kurang populis justru kena reshuffle.

Sebaliknya yang kinerjanya tidak terukur, kerjanya menteri tersebut tidak nyata kerjanya namun karena populis, media frendly, selalu tampil di media, selamat dari reshuffle," ungkapnya.

Partai Demokrat menghormati rencana reshuffle kabinet.

"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan Kementerian Investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi, akan kami dukung," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani.

Demokrat menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi Covid-19 ini tak ringan.

Oleh karena itu pemerintah tak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas dalam bekerja.

Kamhar melihat yang paling utama dan harus diutamakan adalah mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat.

"Pembantu-pembantu presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden.

Bukan melayani rakyat malah mempertunjukan syahwat politik pribadi," ucapnya.

Selain itu, yang menjadi sorotan Demokrat adalah pemindahan Ibu Kota Negara.Menurut Kamhar, di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi serta keterbatasan sumber daya termasuk pembiayaan di sisi lainnya, memaksakan agenda ini tetap berjalan tak hanya tanda gagal fokus.

Namun juga sebagai bentuk pengkhianatan aspirasi rakyat.

"Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," pungkas Kamhar. (Tribunnews.com/yat)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ali Ngabalin : Kemungkinan Besar Presiden Jokowi Tempatkan Pejabat Lama dalam Dua Nomenklatur Baru.