Breaking News:

Berita Batanghari

Kabupaten Batanghari Sudah Kantongi Izin Wilayah Pertambangan Rakyat Komoditas Bebatuan

Sedangjan berkas yang telah di usulkan oleh Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo di Kementerian belum valid, sehingga harus dilengkapi

tribunjogja/padhangpranoto
Ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Tiga kabupaten di Provinsi Jambi tahun 2020 lalu mengajukan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bebatuan.

Ketiganya yakni Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun. Namun, baru satu yang mendapatkan izin dari Kementerian terkait WPR Bebatuan yaitu Kabupaten Batanghari.

Kabid Pertambangan Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Novaizal Varia Utama, melalui Supri, kasi Pertambangan mengatakan dari izin yang dikeluarkan tersebut, di Kabupaten Batanghari ada 9 tambang bebatuan yang telah menjadi WPR.

“Jadi mereka ini seperti tambang batu kerikil dan pasir. Dari tiga yang mengusulkan, baru Kabupaten Batanghari yang sudah,” katanya belum lama ini.

Dijelaskannya, untuk wilayah di Kabupaten Batanghari yang sudah mendapatkan izin tambang bebatuan itu dari wilayah Bajubang Darat, terus ke Bajubang Laut, hingga ke Sungairengas. 

Batanghari telah diberikan izin tambang bebatuan ini karena telah sesuai dengan tata ruangnya.

“Untuk WPR di Kabupaten Batanghari ini ada kawasan pinggiran sungai, sementara untuk dua kabuaten lainnya itu masih harus penyesuaiannya kembali,” tambahnya.

Untuk di Kabupaten Batanghari, WPRnya masih menggunakan undang-undang nomor 4 tahun 2009. Nantinya jika ada perubahan, maka Kabupaten Batanghari harus menyesuaikan kembali dengan aturan yang baru. Pasalnya, untuk aturan yang lama, izin WPR hanya satu hektare lahan, namun untuk aturan yang baru nanti ada penambahan luasan yang mencapai lima hektare.

Sedangjan berkas yang telah di usulkan oleh Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo di Kementerian belum valid, sehingga harus dilengkapi, menurutnya, ini nantinya akan diusulakan kembali pada Agustus mendatang paling lambat.

“Mungkin usulannya belum sesuai kriteria dari Kementerian, jadi nanti diusulakan kembali lagi untuk memperoleh WPR,” sebutnya.

Baca juga: Diancam Dibunuh Pakai Parang, Remaja 16 Tahun tak Berdaya Digilir 6 Pria Asing

Baca juga: Gempa Malang Sebabkan Peserta Piala Menpora 2021 di Stadion Kanjuruhan Berhamburan

Baca juga: Arief Poyuono Sebut Panglima Banser Bisa Ramaikan Pilpres 2024, Popularitas Gus Yaqut Geser Cak Imin

Penulis: Zulkipli
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved