Breaking News:

Berita Kota Jambi

Saksi Ungkap Direktur PT PIS Gunakan Dokumen Faktur Pajak Palsu Untuk Hindari Pajak 

Andy Veryanto, Direktur PT Putra Indragiri Sukses (PT PIS) disebut beberapa kali menggunakan faktur pajak palsu dalam kasus tindak pidana perpajakan

tribunjambi/dedi nurdin
Sidang kasus penggelapan pajak terdakwa Andy Veryanto 


TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Andy Veryanto, Direktur PT Putra Indragiri Sukses (PT PIS) disebut beberapa kali menggunakan faktur pajak palsu dalam kasus tindak pidana perpajakan. Keterangan ini disampaikan saksi Dippu Sultan saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan, Rabu (7/4/2021) siang. 

Dalam persidangan tersebut Dippu dihadirkan sebagai saksi. Ia merupakan kenalan terdakwa yang kemudian mengenalkannya kepada Wawan yang diduga menjadi penyedia faktur palsu. 

Faktur palsu ini lah yang digunakan oleh terdakwa untuk melaporkan bukti wajib pajak perusahaan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sehingga megakibatkan kerugian negara. 

Dippu mengaku pernah dimintai terdakwa Andy beberapa kali untuk menyediakan dokumen, "seingat saya 8 sampai 9 kali pak," katanya ketika dimintai keterangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi, Roinul Mubaraq. 

Saksi mengaku hanya perantara menyerahkan dokumen faktur pajak dari Wawan kepada terdakwa Andy. Untuk dokumen faktur pajak palsu itu, dibeli senilai 127 juta rupiah. 

Namun saksi Dippu mengaku tidak tahu nama perusahaan penjual dokumen dalam faktur itu. Karena dalam amplop dan ditutup rapat.

Namun ia hanya mengetahui kalau faktur tersebut merupakan dokumen pembelian pembelian minyak. Saksi juga mengaku tak tahu sumber dokumen yang didapat oleh Wawan. 

Selama proses persidangan tersebut dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai hakim Yandri Roni. Andy sendiri sudah menjalani beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. 

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perpajakan. Andy menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnnya. Ini dilakukan sejak Mei sampai bulan Desember 2018 untuk menghindari pembayaran pajak. 

Akibatnya perbuatan tersebut membuat negara dirugikan dari sektor penerimaan pajak senilai 2,5 miliar rupiah. Andy didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan diancam pidana berdasarkan Pasal 39 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. (Dedy Nurdin)

Baca berita lain terkait Kasus Pajak

Baca juga: Tim Pemenangan Haris-Sani Berharap KPU Segera Undang Semua Komponen untuk Berkoordinasi

Baca juga: Jadwal MotoGP Portugal 2021 Lengkap, Bakal Jadi Pembuktian Bangkitnya Valentino Rossi?

Baca juga: Apakah Pasien Covid-19 Harus Ikut Berpuasa? Simak Penjelasannya

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved