Ikuti Musrenbang di Provinsi Jambi, Al Haris Sebut 8 Item Program Nasional Tak Sesuai Kondisi Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Bupati Merangin, Al Haris ungkapkan keinginannya bahwa Provinsi Jambi bisa dapatkan Program Strategi Nasional (PSN) setiap tahunnya.

Harapannya itu disampaikan Bupati Merangin, Al Haris dalam Musyawarah rencana pembanguan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi 2022, di Auditorium Swiss Bell Hotel Jambi, Selasa (6/4/2021).

Menurutnya, program tersebut sangat penting yang akan berdampak besar pada perkembangan perekonomian masyarakat.

Baca juga: Ramuan Tradisional untuk Mengatasi Ejakulasi Dini - Campuran Kopi Hitam, Merica, Telur dan Madu

Baca juga: Pengurus Masjid se-Kota Jambi Ikuti Pelatihan untuk Satukan Mindset Manejemen

Baca juga: VIDEO UPDATE Terkini Korban Bencana Banjir Bandang di Flores: 44 Orang Meninggal, 24 Lainnya Hilang

Namun, kata Al Haris, dari pemaparan Sekretaris Jenderal Kemendagri yakni delapan item program pusat yang diakomodir tidak sesuai dengan Provinsi Jambi.

‘’ada delapan aitem program yang diakomodir Pemerintah Pusat yang dijelaskan bapak Sekjen Kemendagri, dan itu tidak berimbang dengan kondisi Provinsi Jambi sebenarnya,’’ujar Bupati.

Sebab diantara program itu seperti pelatihan, rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan program lainnya dianggap bupati kurang berdampak pada peningkatan ekonomi kerakyatan.

‘’Ini perlu menjadi catatan kita semua. Masih perlu perjuangan lagi sehingga Provinsi Jambi bisa mendapat aitem-aitem lainnya, untuk mendongkrak perbaikan perekonomian masyarakat dimasa pandemic Covid-19 ini,’’ terang Bupati.

Dihadapan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Al Haris berharap ke Pemerintah Pusat bahwa program yang diluncurkan sesuai kebutuhan daerah.

‘’Kalau program Pusat itu singkron dengan kebutuhan daerah, akan jadi lebih mudah dalam membangun daerah. DPR RI juga kalau melakukan reses jadi menyambung,’’ tegas Bupati.

Pada kesempatan itu H Al Haris juga minta, terjadinya pemerataan pembagian program Pemerintah Pusat ke daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Jangan sampai ada daerah yang mendapat kecil dan ada yang mendapat besar.

‘’Rakyat kita itu ada di kabupaten/kota, sehingga penyaluran program harus dititik beratkan ke situ. Bappeda perlu menyampaikan setiap daeahnya mendapat berapa, sehingga lebih terbuka dan transparan,’’ pinta Bupati.