Breaking News:

Diberlakukannya PP 54 Seperti Mengembalikan BPD ke Zaman Jahiliyah

Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Halcon mempertanyakan relevansi diberlakukannya PP 54 itu untuk kemajuan bank pembangunan daerah (BPD).

istimewa
Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Halcon. 

Diberlakukannya PP 54 Seperti Mengembalikan BPD ke Zaman Jahiliyah

TRIBUNJAMBI.COM – Pemerintah memberlakukan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017.

Namun, Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Halcon mempertanyakan relevansi diberlakukannya PP 54 itu untuk kemajuan bank pembangunan daerah (BPD).

Yunsak menilai, diberlakukannya PP 54 tersebut dinilai dapat mengembalikan industri BPD ke zaman dulu.

“Kita generasi yang dulunya terlibat dari awal. Waktu itu Bank Indonesia (BI) sebagai pengawasan bank tahun 2000-an mendorong BPD menjadi perseroan terbatas. Sebelumnya masih berbentuk perusahaan daerah. Sepertinya Kementerian Dalam Negeri ingin mengembalikan ke zaman jahiliyah,” katanya.

Yunsak berbicara itu dalam forum nasional bertajuk Tantangan Agen Pembangunan Daerah pasca Covid-19– “Kunci Sukses Transformasi Setelah Disahkannya PP No. 54 Tahun 2017” dan Pemberian Penghargaan INFOBANK TOP BUMD 2021 di Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021.

Merinding, Pengantin Wanita Meninggal Usai Akad Nikah Suami Pingsan dan Menangis Sesegukan

BREAKING NEWS Warga Senyerang Tanjabbar Dihebohkan Penemuan Mayat Mengapung di Sungai

Dikatakan Yunsak, diberlakukannya PP 54 dapat memperkecil peluang bagi BPD untuk memenuhi ketentuan modal minimum yang disyaratkan OJK dalam POJK nomor 12 tahun 2020.

Sebab, di satu sisi BPD harus memenuhi ketentuan modal minimum, di lain sisi harus mematuhi ketentuan kepemilikan saham minimal 51% oleh pemerintah daerah.

“Kita bicara BPD, bank ini mau ditutup atau dibesarkan. Kalau mau dibesarkan, sepakat kita, tidak usah PP 54 itu. Industri ini juga sudah highly regulated. Banyak sekali peraturan-peraturan yang membebani BPD untuk bisa maju. Kita sudah diperiksa OJK, insepektorat, BPKP, bahkan oleh LSM. Kalau sekarang dibebankan lagi PP 54 itu, saya yakin bank ini tidak akan maju,” ujarnya.

Yunsak mengajak pemegang kepentingan di BPD, termasuk OJK, Kemendagri, dan para kepala daerah dan DPRD agar bisa lebih profesional.

Dikatakannya, BPD harus mengoptimalkan perannya dalam membangun daerah. Jadi semua harus bersinergi untuk mewujudkan memajukan daerah.

Baca juga: Pemuda 17 Tahun Nekat Rudapaksa Pacarnya di Pondok dan di Rumah, Tak Berkutik Digerebek Ortu Korban

Baca juga: Briptu Dwi Meninggal Usai Mobil Yang Dikendarainya Terbalik Berkali-kali di Jalan Lintas Sumatera

“Untuk solusi dari semua ini? saya pikir dengan adanya RUU sektor keuangan (Omnibus Law), kita minta DPR supaya ada dasar hkum yang kuat masuk ke RUU itu tentang BPD. Harus ada 1 atau 2 pasar di RUU sektor keuangan tersebut yang mengatur BPD. Agar bank tidak terombang-ambing. Jika bicara modal, seiring perkembangan bank, tentu secara alami akan nambah modal,” pungkasnya.

Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved