Breaking News:

Kisruh Partai Demokrat

Bela AHY, Cikeas Tuduh Istana di Balik Kudeta Demokrat, Pengamat: Terbukti Presiden Tak Ikut Campur

Cikeas pernah menuding Istana berada di balik manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat.

Kolase/Tribunjambi.com
AHY, Moeldoko dan SBY dalam kisruh Partai Demokrat. 

TRIBUNJAMBI.COM-Cikeas pernah menuding Istana berada di balik manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat.

Kabar penggulingan Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat sempat buat suhu politik di Tanah Air panas.

Hingga akhirnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Menteri Yassona mengatakan, Partai Demokrat versi KLB belum sepenuhnya melengkapi perwakilan pengurus dari tingkat DPD dan DPC serta tidak menyertakan mandat dari Ketua DPD maupun DPC.

"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak," ujar Yasonna.

Pendiri Partai Demokrat, Etty Manduapessi secara resmi membuka Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Pendiri Partai Demokrat, Etty Manduapessi secara resmi membuka Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. (Tribun Medan/Danil Siregar)

Menanggapi keputusan tersebut Sekjen GK Center, Diddy Budiono mengatakan bahwa keputusan pemerintah tersebut sudah tepat dan profesional. Pemerintah sudah melakukan penegakkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Keputusan pemerintah tersebut sudah tepat dan profesional dalam rangka penegakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Karena saya yakin bukti-bukti yang ada dari kedua kubu telah diuji dan menghasilkan keputusan ini,” ujarnya kepada media di Jakarta, Rabu (1/4/2021).

Menurutnya, keputusan tersebut juga mengonfirmasi bahwa pihak istana sama sekali tidak terlibat dalam masalah internal Partai Demokrat, seperti yang dituduhkan Partai Demokrat selama ini.

Diddy menilai, Presiden tidak akan pernah ikut campur dalam urusan internal parpol manapun.

Baca juga: Kubu Moeldoko Masih Optimis Akan Menang, Max Sopacua dan Marzuki Alie Kompak Bilang Begini

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved