Breaking News:

Berita Muarojambi

Antisipasi Bentuk Pengurus Versi KLB, DPC Demokrat Muarojambi Lapor ke Polres Muarojambi

Pengaduan ini bertujuan menolak dan mengantisipasi jika sekelompok orang yang akan membentuk kepengurusan DPD/DPC Partai Demokrat yang dihasilkan dari

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi/Hasbi
Antisipasi Bentuk Pengurus Versi KLB, DPC Demokrat Muarojambi Lapor ke Polres Muarojambi 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - DPC Demokrat Muarojambi, mendatangi Polres Muarojambi dan melakukan surat pengaduan dan perlindungan hukum.

Pengaduan ini bertujuan menolak dan mengantisipasi jika sekelompok orang yang akan membentuk kepengurusan DPD/DPC Partai Demokrat yang dihasilkan dari saat Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Muarojambi Agustian Mahir yang didampingi Sekjend nya Suswiyanto, dan BAPPILU DPC Demokrat Muarojambi Marwin Saragih.

Baca juga: 5 Laga Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 Zona Eropa - Jerman vs Islandia, Spanyol vs Yunani

Baca juga: Pembangunan Danau Sipin Masih Berlanjut, Pemkot Jambi Bakal Tambah Beberapa Spot Foto

Baca juga: Terlilit Hutang dengan China, Deretan 8 Negara Ini Terancam Bangkrut Ada Pakistan hingga Kyrgyzstan

"Kami dari DPC Partai Demokrat Muarojambi tetap solid kepada kongres V partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 yang di ketuai yang sah oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),"kata Agustian Mahir, Selasa (23/3/2021).

Ia juga mengatakan, produk KLB yang dilakukan oleh sekelompok orang di Sibolangit Sumatera Utara beberapa waktu lalu itu ilegal dan inkonstitusional, karena mereka ingin mencoba pengambilan kepengurusan partai demokrat yang sah.

Menurutnya, KLB Partai Demokrat yang dilaksanakan di Sibolangit beberapa waktu lalu tidak sah, bahwa aspek penyelenggaraanya, suara kepemilikan, penggunaan atribut serta produk yang dihasilkan bertantangan dengan hukum.

Bahkan mereka menduga ada pihak yang secara ilegal akan mengatasnamakan DPP Partai Demokrat membentuk kepengurusan baru di daerah DPD/DPC menggunakan atribut serta membuka kantor di setiap daerah.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut kami DPC Partai Demokrat Muarojambi melakukan pelaporan ke Polres Muarojambi untuk memberikan perlindungan hukum, agar tidak memberikan izin dan bertindak secara tegas kepada pihak yang dimungkinkan bentuk kepengurusan baru yang tidak bertanggung jawab tersebut,"kata Agustian Mahir.

Ia juga mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku karena tindakan tersebut adalah perbuatan perlawanan hukum dalam penggunaan lambang Partai Demokrat secara ilegal dan dapat dituntut secara hukum.

Berdasarkan pasal 100 ayat 1 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis menerangkan bahwa bisa di penjara paling lama lima tahun atau di denda paling banyak 2 miliar.

Ia juga menyampaikan surat laporan itu diterima langsung oleh Kapolres Muarojambi AKBP Ardiyanto.

Ia menyebutkan tetap jalin kerja sama dalam hal laporan itu, jika ada indikasi pembentukan pengurus partai versi KLB Sibolangit di Kab Muarojambi segera laporkan.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved