Breaking News:

Berita Nasional

Yusril Ihza Mahendra Singgung Soal Tantangan Berat Bila Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Terlaksana

Munculnya wacana presiden 3 periode masa jabatan buat banyak politikus di tanah air buka suara.

Editor: Andreas Eko Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra 

"Tidak ada tafsir lain lagi. Dengan perubahan di atas, maka mustahil akan ada seorang Presiden memegang jabatannya sampai tiga periode, kecuali lebih dahulu dilakukan amandemen terhadap ketentuan Pasal 7 UUD 45 tersebut," ungkapnya.

Meski begitu, Yusril mengatakan perubahan UUD memang bisa terjadi melalui 'konvensi ketatanegaran', dimana teks sebuah pasal tidak berubah, tetapi praktiknya berbeda dengan apa yang diatur di dalam teks.

Dia mencontohkan ketika sistem pemerintahan Indonesia berubah dalam praktik dari sistem Presidensial ke sistem Parlementer pada bulan Oktober 1945.

Menurutnya perubahan saat itu dilakukan tanpa amandemen UUD, namun dalam praktiknya perubahan itu berjalan dan diterima rakyat.

Baca juga: Sebanyak 13.266 Jaringan Gas yang Sudah Diterima Kota Jambi namun Masyarakat Masih Belum Familiar

Baca juga: Penampakan Uang Rp 52,3 Miliar dari Kasus Dugaan Suap Perizinan Ekspor Benih Bening Lobster

Baca juga: VIDEO Pengantin di Lhokseumawe Tak Sanggup Naik ke Pelaminan Seketika Mual dan Muntah-muntah

"Namun di zaman sekarang nampaknya akan sulit untuk menciptakan konvensi semacam itu, mengingat banyak faktor trauma. Seperti langgengnya kekuasaan di tangan satu orang dan derasnya suara oposisi, baik di dalam badan-badan perwakilan maupun di luarnya. Apalagi di zaman kebebasan berekspresi dan kebebasan media sekarang ini, penolakan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode berdasarkan konvensi akan menghadapi tantangan yang cukup berat," jelas Yusril.

"Jangan dilupakan juga, sekarang ada Mahkamah Konstitusi yang melalui proses uji materil, bisa menilai apakah tindakan penyelenggara negara konstitusional atau tidak. Orang bisa mempersoalkan masa jabatan periode ketiga dengan cara konvensi tersebut di Mahkamah Konstitusi. Lain halnya jika terjadi amandemen oleh MPR atas norma Pasal 7 UUD 45, maka Mahkamah Konstitusi tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

SUMBER: TRIBUNNEWS

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved