Target 300 Ribu Rumah, Baru Terealisasi 780, Bagaimana Nasib Program Dp 0 Persen Anies Baswedan?
Pembangunan Sarana Jaya adalah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap pembangunan properti Pemprov DKI
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Nasib program rumah DP 0 persen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat disorot.
Realisasinya dinilai sangat rendah.
Program rumah DP 0 persen Anies Baswedan dinilai tak laku.
Kini, program tersebut juga terganjal kasus korupsi.
Baca juga: Diduga Jadi Orang Ketiga Diantara Hubungan Kaesang dan Felicia, Ini Fakta-fakta Nadya Arifta
Baca juga: BREAKING NEWS Petaka Menyalip, Triton Adu Kambing Toyota Avanza di Muara Tembesi
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz baru-baru ini membenarkan bahwa Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, berinisial YC, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
"Berdasarkan info yang saya dapat dari asisten perekonomian, berita tersebut benar," kata Azis melalui pesan singkat, Senin (8/3/2021).
Pembangunan Sarana Jaya adalah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap pembangunan properti Pemprov DKI, termasuk proyek rumah DP Rp 0 yang menjadi andalan Gubernur Anies Baswedan.
Menurut Azis, YC ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yang berinisial AR, TA, dan PT terkait pembelian lahan untuk proyek rumah susun DP Rp 0 di kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.
Kasus itu sebelumnya sudah diselidiki Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.
Hal tersebut juga pernah diungkap oleh Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono pada 9 Maret tahun lalu.
Realisasi program rumah DP Rp 0 yang sangat rendah
Memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi program rumah DP Rp 0 baru 0,26 persen atau 780 rumah dari target awal menyediakan 300.000 rumah selama lima tahun.
Rumah yang sudah dibangun terletak di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dalam bentuk rusunami atau rumah susun sederhana milik.
Minimnya realisasi pembangunan rumah DP Rp 0 ini sempat disoroti oleh anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari pada akhir tahun lalu.
"Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 saja belum tercapai," kata Eneng saat dihubungi melalui telepon.
