Mahfud Angkat Bicara Soal KLB Partai Demokrat di Sumut, Bawa-bawa Era Megawati Sampai Jokowi

TRIBUNJAMBI.COM - Mahfud menjelaskan sesuai Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021).

"Sesuai Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang," kata Mahfud MD lewat akun Twitternya, @mohmahfudmd, pada Sabtu (6/3/2021).

Mahfud menjelaskan hal tersebut sama dengan sikap yang menjadi sikap pemerintahan dari presiden-presiden RI sebelumnya termasuk Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mencontohkan sikap pemerintah saat ini sama dengan sikap Pemerintahan Megawati pada saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur meski kemudian Matori kalah di Pengadilan.

Baca juga: Promo Indomaret Hari Ini 6 Maret 2021, Promo Heboh, Diapers Fair Diskon Hingga 50%

Baca juga: Cara Transfer Saldo Gopay ke OVO Tanpa Aplikasi Tambahan

Baca juga: Cerita AKP Drh Fitri Polwan Cantik Polda Jambi Saat di Kamar Jenazah, Lihat Keran Air Hidup Sendiri

Saat itu, kata Mahfud, Megawati tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB.

Selain itu sikap tersebut, kata Mahfud, sama dengan sikap pemerintahan SBY ketika tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin).

Alasannya ketika itu, kata Mahfud, itu urusan internal parpol.

"Jadi sejak era Bu Mega, Pak SBY, sampai dengan Pak Jokowi ini pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," kata Mahfud.

Mahfud melanjutkan, bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat dan bukan atau minimal belum menjadi masalah hukum.

"Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarng hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," kata Mahfud.

Kasus KLB Partai Demokrat, lanjut dia, baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum HAM.

"Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar Undang-Undanf dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bisa digugat ke Pengadilan. Jadi pengadilanlah pemutusnya. Demikian untuk seterusnya, sekarang tidak ada atau belum ada masalah hukum di Partai Demokrat," kata Mahfud

Pidato Pertama Moeldoko

Kepala Staf Presiden Moeldoko hadir dalam acara kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai ilegal, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat malam, (6/3/2021).

Dalam kesempatan tersebut Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat secara aklamasi versi KLB Deli Serdang.

Dalam pidatonya Moeldoko mengajak seluruh kader Demokrat untuk bersama-sama meraih kejayaan partai.

"Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote untuk sama sama berjuang untuk meraih kembali kejayaan Demokrat," kata Moeldoko.

Menurut dia, kader partai Demokrat baik yang berada di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten atau kota harus bersama-sama dengan rakyat. Kekuatan partai Demokrat menurutnya berada di pundak para kader di lapangan.

"Kalau saya berbicara tentang leadership, kekuatan seorang panglima berada di pundak komandan-komandan di lapangan seperti kalian. Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit yang tangguh," katanya.

Baca juga: SBY Malu dan Bersalah Pernah Beri Jabatan pada Moeldoko: Perebutan Kepemimpinan yang Tak Terpuji

Moeldoko yakin Demokrat bisa kembali bangkit di bawah kepemimpinannya.

Ia memiliki pengalaman sebagai Panglima TNI dan di Pemerintahan sementara Marzuki Alie memiliki pengalaman sebagai Ketua DPR.

"Para pendiri Partai Politik, Demokrat para senior, memiliki filosofi kebijakan yang sangat tinggi. para DPP, DPC, dan organisasi sayap memiliki semangat yang menggelora luar biasa. jadi kalau semua kekuatan ini disatukan maka akan menggemparkan Indonesia," pungkasnya.