Breaking News:

Tersebar di 22 Desa, KKI Warsi dan Bappeda Litbang Adakan FGD, OPD Siap Dukung Perhutanan Sosial

Tersebar di 22 Desa, KKI Warsi dan Bappeda Litbang Adakan FGD, OPD Siap Dukung Perhutanan Sosial

Editor: Deni Satria Budi
Istimewa
Ilustrasi. Program perhutanan sosial diyakini dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan konflik lahan yang kerap terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. 

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Provinsi Jambi sudah ada perhutanan sosial seluas 200.512 ha dengan 407 SK  yang mendapatkan legalitas dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari  340.893 ha target yang di tetapkan KLHK melalui Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi IV.  

Untuk Kabupaten Kerinci, mengelola 57 SK perhutanan sosial pada areal 11.000 ha yang tersebar  di 22 desa. Dengan sudah adanya SK ini tentu selanjutnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui hutan.

Berbagai upaya telah dilakukan sehingga ditemui beberapa tantangan. Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat setelah izin di dapatkan. Dibutuhkan peran para pihak untuk mendukung masyarakat mengelola hutan.

Baca juga: Catatan KKI Warsi, Lebih 11 Ribu Rumah di Jambi Terdampak Banjir pada 2020

Mengatasi masalah ini, KKI Warsi dan Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci, mengadakan Fokus Group Diskusi (FGD)  Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kerinci Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Potensi Desa Penerima Izin Pehutanan Sosial, yang berlangsung  di Ruang Utama Kantor Bappeda Litbang, Kamis (25/2/2021).

Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci, H Yonmansyah, mengatakan bahwa memang untuk menindaklanjuti izin perhutanan sosial  yang didapatkan masyarakat, diperlukan dukungan-dukungan dari berbagai pihak, baik itu dukungan anggaran, fasilitasi ataupun program.

Dukungan juga diberikan oleh pemerintah daerah dengan merujuk  Surat Edaran Mendagri No. 552/1392/SJ yang ditujukan untuk gubernur, dan bupati/walikota untuk dapat mendukung dan berperan dalam pengembangan program perhutanan sosial ini.

Baca juga: Inilah Sosok Pj Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni dan Pandangannya Tentang Perhutanan Sosial

Surat Edaran tersebut memberikan beberapa amanat kepada kepala daerah untuk membantu dalam mengoordinasikan serta mendukung perhutanan sosial, diantaranya untuk mengkoordinasikan perangkat di daerah untuk mendukung perhutanan sosial.

Juga  mengintegrasikan program-program yang dapat berkoordinasi terhadap pengembangan usaha perhutanan sosial ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Serta meningkatkan kolaborasi perangkat daerah terkait melalui keterpaduan program dan kegiatan di tempat yang sama.

“Harapannya pada pertemuan lintas OPD ini, saudara-saudara dapat memahami perkembangan perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Kerinci dan dapat memberikan masukan terkait sinkronisasi program - program OPD terkait yang dapat diterapakan di desa atau kelompok masyarakat penerima izin perhutanan sosial,” kata Yonmansyah.

Baca juga: Perhutanan Sosial yang Dikelola Masyarakat Semakin Luas di Jambi, Kini Total Capai 200 Ribu Hektare

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, KPHP Kerinci yang diwakili oleh M. Rahidin juga turut memberikan pemahaman bersama kepada OPDOPD yang terlibat baik itu tentang perkembangan perhutanan sosial di Kabupaten Kerinci.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved