Breaking News:

Berita Sungaipenuh

Sopir Kadis Perkim Kota Sungai Penuh Ungkap Dugaan Mark Up Pengadaan Tanah

Atau dakwaan subsider pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999

Dedi nurdin
Tujuh saksi dalam sidang kasus korupsi anggaran Dinas Perkim Sungaipenuh diambil sumpah sebel memberi keterangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Kamis (4/2/2021) 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh hadirkan sopir pribadi terdakwa Nasrun, Kepala Dinas Perkim Kota Sungai Penuh dalam persidangan yang berlangsung Kamis (25/2/2021) 

Dalam persidangan, Yogi memberi kketerangan sebagai saksi terkait pengadaan sebidang tanah untuk rencana pembangunan Gedung KPU Kota Sungai Penuh

Lokasinya berada di Daerah Kumun. Dengan pemilik tanah atas nama M Yunus. Selama proses negosiasi saksi Yogi mengaku beberapa kali diminta Lusi Aprianti selaku bendahara, "Pernah diminta untuk menemui pemilik tanah untuk tanda tangan. Pemiliknya pak M Yunus, ke Kades, Camat dan terakhir ditandatangai pak Nasrun," kata saksi Yogi. 

Untuk harga tanah sepengetahuan saksi sekitar 882 juta rupiah. "Saya taunya waktu diminta pak Kadis ngantar bu Lusi ke Bank untuk pencairan. Uangnya kata bu Lusi 882 juta langsung diserahkan ke pak M Yunus," kata saksi. 

Moehargung Alshonta, JPU Kejari Sungai Penuh mengatakan ada indikasi markup pada pembelian sebidang tanah. 

"Dari harga sekitar 500 juta tapi dalam laporannya dibuat menjadi 882 juta rupiah," kata Moehargung usai persidangan

Dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Kejari Sungai Penuh menghadirkan delapan orang saksi. Dalam persidangan kali ini, jaksa menggali informasi dari para saksi untuk pembuktian mengenai pengadaan tanah. 

"Ada beberapa item kegiatan yang diduga terjadi pelanggaran dalam pelaporan. Selain tagihan listri SKPD termasuk pengadaan tanah dan aspal jalan," kata Agung. 

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-229/PW05/5/2020 tanggal 10 September 2020, kerugian Negara / Daerah mencapai Rp. 3.043.106.823.

Nasrun didakwa dengan dua dakwaan yakni dakwaan primer, pasal 2 ayat (1) Junto pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Junto pasal 64 A ayat (1) KUHP.

Atau dakwaan subsider pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang nomor 20 tahun 2001, Junto pasal 55 ayat (1) ke  1 KUHP junto pasal 64 A ayat (1) KUHP. (Dedy Nurdin)

Baca juga: TPP ASN Sarolangun Terhambat Sistem Baru, Cek Endra Minta BPKAD Konsultasi

Baca juga: Perkuliahan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Semester Genap TA 2020/2021 Tetap Online

Baca juga: Bripka Cornelius Siahaan Dalam Kondisi Mabuk Saat Tembak Tiga Orang di Kafe, Hukuman Berat Menanti

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved