Ditangkap di Kantor PMD Merangin, Kades Tunggul Bulin Terpilih Ditahan Atas Kasus Ijazah Palsu

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Belum sempat dilantik dan terjerat ijazah palsu, Hazim (44) kepala desa terpilih Desa Tunggul Bulin, Kecamatan Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin ditahan polisi.

Pemalsuan ijazah yang dilakukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2020 lalu.

Ijazah dengan nomor 390 atas nama Hazim tersebut dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebuadayan Kab. Sarko thn 1999.

Baca juga: Belajar Tatap Muka di Muarojambi Telah Berlangsung, Belajar Daring Juga Dilakukan

Baca juga: BMKG Beri Peringatan adanya Potensi Pemicu Titik Panas di Beberapa Wilayah Jambi

Baca juga: Perankan Elsa Tokoh Jahat di Ikatan Cinta, Glenca Chysara Dapat Nama Lain Diluar Syuting, Asli Jahil

Mendapati informasi tersebut, pihak Polres Merangin melakukan penyelidikan dan meminta sejumlah keterangan terkait.

Dari hasil penelusuran, ternyata ditemukan perbedaan antara yang dimiliki Hazim dengan Abdul Rahman yang memiliki ijazah paket B.

Kapolres Merangin, AKBP Irwan Andy membenarkan bahwa kepala desa tersebut telah ditahan di Mapolres dengan pemalsuan ijazah paket B.

Informasi pemalsuan itu juga dilaporkan oleh pesaingnya pada 7 November 2020 lalu yang merasa rugi atas upaya pelaku.

"Iya benar, sekarang pelakunya sudah kita tahan terkait pemalsuan ijazah paket B/ SLTP," ujar Kapolres.

Saat ini, kata Kapolres, Kades tersebut dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang pidana pemalsuan surat dengan bunyi, (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.