Langkah Maju, Provinsi Jambi Jadi Tempat Percontohan Kehutanan Sosial

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Satu langkah maju terjadi di Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi bisa menjadi tempat percontohan kehutanan sosial di Indonesia. Sebab, Provinsi Jambi memiliki beragam jenis hutan tentunya banyak bersinggungan dengan masyarakat terutama untuk hutan produksi.

Menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof Dr Ir Didik Suharjito, MS, keberadaan masyarakat di sekitar hutan produksi itulah yang menjadikan Jambi tepat menjadi contoh pelaksanaan program kehutanan sosial.

Keberlangsungan program kehutanan sosial sangat bergantung hubungannya dengan masyarakat salah satunya dengan menjadikannya sebagai mitra.

Baca juga: Jadwal & Link Live Streaming Atletico vs Chelsea di Liga Champions, Pukul 03.00, Suarez Diwaspadai

Baca juga: Bantu Korban Bencana, Tri Rismaharini Bakal Lelang Rolls-Royce Ghost , Harganya Mengejutkan!

Baca juga: Penyaluran Vaksin Tahap Dua di Merangin Baru 30 Persen

Selama ini, konflik yang terjadi karena masyarakat dan perusahaan pemegang izin belum ada titik temu dalam program kemitraan.

"Banyak cara untuk menjaga keberlangsungan program kemitraan. Inisiatif perusahaan dibutuhkan di sini. Bisa saja dalam kemitraan itu disertakan program sosial dengan tujuan menyejahterakan masyarakat sekitar kawasan," kata Didik.

Selain konflik lahan yang sering terjadi bisa terselesaikan, katanya, dengan program perhutanan sosial masyarakat bisa ikut mengelola lahan dan merawatnya sepenuh hati, sehingga ketika ada masalah di sekitar lahan perusahaan, masyarakat bisa ikut berkontribusi positif membantu menyelesaikan.

Di Provinsi Jambi, saat ini terdapat sekitar 300 ribu hektar kawasan hutan yang diperuntukkan untuk perhutanan sosial.

Terdapat 12 perusahaan yang telah melakukan kemitraan kehutanan termasuk diantaranya, PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dan PT Wanamukti Wisesa (WW) yang beroperasi di Kabupaten Tebo.

Kedua perusahaan HTI karet yang merupakan anak usaha PT Royal Lestari Utama itu, memberikan berbagai macam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, sekaligus membantu masyarakat untuk mendapatkan legalitas hukum terhadap lahan yang dikelola masyarakat melalui kemitraan kehutanan.