Presiden Amerika Berikan Sanksi Tegas Kepada Myanmar, ini Bentuk dan Tujuannya

TRIBUNJAMBI.COM - Keputusan Presiden Amerika Serikat memberikan sanksi demi mencegah para jenderal di balik kudeta mengakses dana pemerintah yang ditahan di AS.

Presiden Joe Biden kembali menyerukan militer Myanmar membebaskan Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya.

"Hari ini, saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis. Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbut dan menunjukkan rasa hormat atas keinginan rakyat Burma," kata Biden mengutip Nikkei Asia, Kamis 11 Februari 2021.

• Tujuh Zodiak ini Diramalkan akan Beruntung Pada Besok Hari, Ada Memiliki Teman yang Bermanfaat

• Prakiraan Cuaca Besok, Beberapa Wilayah Diperkirakan Mengalami Cuaca Cerah

• Mitos-mitos Seputar Ikan Cupang, Yang Pelihara Wajib Tahu

Seruan Biden ini menandai tindakan tegas AS terhadap militer Myanmar sejak mengkudeta negara itu pada 1 Februari 2021.

Militer telah menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan politisi lainnya setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilu 8 November 2020.

Presiden Biden telah menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan sanksi tambahan kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, termasuk kepentingan bisnisnya dan anggota keluarga mereka.

"Gedung Putih akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Biden.

Gedung Putih telah mengontak mitra dan sekutu, khususnya di wilayah Indo-Pasifik, untuk membantu koordinasi tindakan internasional atas apa yang terjadi di Myanmar.

"Kami akan siap memberlakukan tindakan tambahan. Kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami dan mendesak negara lain untuk bergabung dengan kami dalam upaya ini," tambahnya.

Salah satu negara yang dihubunginya adalah Jepang. Negeri Sakura diketahui telah lama memiliki hubungan dekat dengan Myanmar sebagai donor bantuan luar negeri dan sumber investasi bisnis.

Pekan lalu, AS di bawah kepemimpinan Joe Biden secara resmi menetapkan kejadian di Myanmar adalah kudeta.

Penetapan secara otomatis memicu pembatasan bantuan AS yang diberikan kepada Myanmar.

Kendati demikian, Gedung Putih memastikan, pembatasan bantuan ke Myanmar tidak akan memengaruhi bantuan kemanusiaan kepada negara Asia Tenggara itu.

Saat dia menjadi Wakil Presiden di masa Barack Obama, AS pernah memimpin upaya diplomatik untuk membawa Myanmar keluar dari isolasi setelah puluhan tahun terputus dari dunia.

Kala itu, pemerintahan Obama merangkul transisi Myanmar menuju negara demokrasi dengan meringankan sanksi.

Uang di Brankas Raib

Sementara itu, militer menggerebek markas partai Aung San Suu Kyi, National League for Democacy ( NLD) di Yangon. Mereka mengobrak-abik kantor tersebut. Dilaporkan uang dalam brankas raib.

NLD mengabarkan peristiwa itu melalui akun di Facebook pada Selasa malam 9 Februari 2021.

Militer menggerebek markas partai itu seminggu setelah Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta 1 Februari 2021.

Pengambilalihan kekuasaan secara paksa itu mengembalikan militer ke panggung politik Myanmar setelah 10 tahun menjadi negara demokrasi.

NLD sekarang tanpa pemimpin setelah Aung San Suu Kyi ditahan bersama Presiden Win Myint dan para petinggi partai lainnya.

"Kami ingin segera ke markas besar, tetapi karena jam malam, kami tahu bakal jadi masalah," kata anggota NLD Soe Win yang mengurus markas di Yangon, kepada AFP hari Rabu 10 Februari 2021.

"Kami harus menunggu sampai pagi."

Kemudian setelah jam malam berakhir pada pukul 04.00 pagi, anggota partai bergegas ke markas di Shwegondine untuk mengecek kerusakan.

"Tidak ada kunci dan pintu utama kami dibiarkan terbuka... kami dapati semua kunci di pintu kami rusak," kata Soe Win.

Di ruang server mereka, CPU hilang beserta printer dan scanner, sedangkan kabel server digunting dan dibiarkan berantakan.

Namun sebelum kabel server CCTV diputus, satpam dapat melihat petugas militer dan polisi serta orang-orang sipil menggeledah meja dan laci kantor.

"Brankasnya dibobol," tutur Soe Win sambil menunjukkan brankas besar warna abu-abu yang terbuka.

"Ada uang tunai, cek bank, dan buku tabungan... Saya tidak tahu jumlah persisnya berapa."

Barang hilang lainnya adalah daftar tamu yang ditandatangani pengunjung ketika mereka mendatangi markas besar di Yangon itu.

"Kami lebih sedih karena penggerebekan terjadi pada jam malam," kata Soe Win.

Ia pun mengatakan, NLD akan membuat pengaduan ke polisi meski mereka tidak memercayainya.

Militer Myanmar menuduh partai NLD melakukan kecurangan dalam pemilu tahun lalu, sehingga tidak mengakui kemenangannya dan melakukan kudeta.

Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing sekarang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Myanmar.

Sumber : Presiden Biden Bertindak Tegas, Bekukan Aset Myanmar Senilai 1 Miliar Dolar AS