Breaking News:

Berita Sungaipenuh

Kepala Bakeuda dan Inspektorat Kota Sungai Penuh Jadi Saksi Kasus Korupsi Anggaran Dinas Perkim

Dalam persidangan Selain Afyar dan Suhatril, ada 12 orang saksi lainnya yang turut dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Kejari Kota

Tribun Jambi
Gedung Pengadilan Negeri Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Sungai Penuh dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran di Dinas Perkim tahun anggaran 2017,2018 dan 2019. 

Afyar dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Nasrun, Kepala Dinas Perkim Kota Sungai Penuh di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, pada Kamis (11/2/2021). 

Dalam persidangan tersebut Afyar yang dihadirkan Jaksa Penuntut Kejari Kota Sungai Penuh diminta menerangkan mengenai mekanisme pencairan anggaran di Dinas Perkim. Termasuk mekanisme pencairan anggaran. 

Kepada Jaksa Penuntut, Afyar menjelaskan ada empat jenis pencairan pada setiap dinas. Seperti uang (Uang Persediaan), Pembayaran Langsung (LS), Ganti Uang Persediaan (GS) dan Uang Tambahan. 

Empat mekanisme pencairan ini lah yang dipakai dalam mengajukan pencairan anggaran oleh Nasrun selaku Kepala Dinas Perkim Kota Sungai Penuh

"Untuk UP SKPD bisa mencairkan batasanny 12 persen. Kalau GU dan LS beberapa kalai pengajuan pencairan," kata Afyar menyampaikan kesaksian dihadapan majelis hakim yang diketuai Yandri Roni. 

Untuk pencairan anggaran dari Bakeuda ke SKPD kata Afyar melalui pengajuan dari empat mekanisme tersebut. Setelqh fisetujui barulah ditransfer melalui rekening ke Bendahara Pengeluaran Dinas Perkim yang pernah dijabat oleh terdakwa Lusi Afrianti. 

Sementara saksi Suhatril, Kepala Inspektorat Kota Sungai Penuh yang juga dihadirkan sebagai saksi menerangkan pada laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran ada yang tidak disertai SPJ. 

Beberapa SPJ dari Dinas Perkim ditolak oleh Inspektorat karena tidak memenuhi syarat pelaporan SPJ. Ia mencontohkan pembangunan sanitasi pemukiman. 

Pada kegiataan penggunaan anggaran pembangunan sanitasi pemukiman tidak disertai tandatangan PPK dan tidak ada serah-terima kepada warga. 

Halaman
12
Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved