Terjadi Tunda Bayar Hak Pegawai Pemkab Batanghari, Komisi I DPRD Batanghari Akan Kawal Sampai Tuntas

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari, Adison mengatakan akan terus mengawal proses pembayaran yang menjadi hak dari para pegawai di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari.

“Komisi I DPRD Batanghari khususnya akan terus mengawal sejauh mana proses pembayaran ini. Kemungkinan minggu depan akan kita pertanyakan lagi kepada Bakeuda,” kata Adison Selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Batanghari, Selasa (9/2/2021).

Sejauh ini, memang ada anggaran kurang salur di atas angka Rp 20 miliyar kepada Pemerintah Daerah.

“Anggaran DBH baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat artinya pemerintah daerah masih menunggu ditransfer sepenuhnya,” ujarnya.

Imbas dari kurang salur itu, kata Adison sebanyak lebih dari 5.000 ASN belum menerima apa yang menjadi haknya, yaitu  pembayaran TPP.

“Saat ini para pegawai yang kita dengar banyak yang mengeluh, terlebih lagi dengan kinerja mereka yang sudah mulai kurang bersemangat,”

“Untuk itu, kita desak Bakeuda untuk membayar hak meraka supaya jangan ada mengganggu aktivitas pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Sementara, sertifikasi sendiri dananya sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat, namun pengajuan administrasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya terselesaikan.

“Kepala Bakeuda mengatakan pada saat hearing kemarin bahwa pembayaran sertifikasi dibayarkan terakhir pada 15 Februari 2021 mendatang,”

“Ketika administrasi sudah masuk, maka Bakeuda melaksanakan kewajiabnnya,” pungkasnya

• Sempat Serang Petugas Jambret di Kota Jambi Ini Mengaku Terbelit Utang Beli Sabu

• Promo PHD Terbaru Selasa 9 Februari 2021, Promo Cuan Sambut Imlek 2 Pizza Cuma Rp 88 Ribu

• Cara Mengurangi Mata Minus dengan Bahan Alami - Konsumsi Buah Bit, Daun Sirih